- VIVA/Anisa Aulia
VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas belanja negara tahun depan. Salah satunya yakni belanja di bidang perlindungan sosial.
Sri mengatakan, perlindungan sosial akan tetap dijaga range-nya antara Rp332 triliun hingga Rp349 triliun. Ini dilakukan untuk tetap menjaga perlindungan kepada masyarakat yang rentan dan mendukung perlindungan sosial sepanjang hayat.
"Pertama di bidang perlindungan sosial, akan tetap dijaga range-nya antara Rp-349 triliun hingga Rp332 triliun. Ini terutama untuk tetap menjaga perlindungan kepada masyarakat yang rentan, mendukung perlindungan sosial sepanjang hayat, dan juga mendorong perlindungan sosial yang makin adaptif," kata Sri, Kamis 14 April 2022.
Mensos Risma dampingi Presiden Joko Widodo dalam penyerahan bantuan sosial.
Sri juga mengatakan, Pemerintah terus berupaya agar anggaran yang digunakan untuk bantuan sosial tersebut tepat sasaran. Salah satunya yakni dengan terus memutakhirkan data penerima bantuan sosial.
"Dalam hal ini, data untuk mereka yang akan mendapatkan perlindungan sosial akan semakin dimutakhirkan dan Kementerian Sosial akan meluncurkan program pemberdayaan yang diintegrasikan dengan program perlindungan sosial," ujar Sri
Sebelumnya diberitakan, hasil sidang kabinet terbatas yang membahas mengenai pokok-pokok kebijakan fiskal untuk tahun 2023. Sri menyampaikan bahwa untuk tahun depan pendapatan negara diperkirakan mencapai 11,28 persen hingga 11,76 persen dari PDB.
Ini berarti, pendapatan negara diperkirakan pada kisaran antara Rp 2.255,5 triliun hingga Rp 2.382,6 Triliun. Sedangkan belanja negara tahun depan, kata Sri Mulyani, di desain pada kisaran 14,09 hingga 14,71% dari PDB
"Itu artinya belanja negara pada kisaran antara Rp 2.818,1 triliun hingga Rp 2.979,3 Triliun," kata Sri dalam konferensi persnya, Kamis 14 April 2022
Sri menambahkan, belanja negara tersebut terdiri dari belanja pusat yaitu antara Rp2.017 triliun hingga Rp2.152 triliun. Kemudian transfer ke daerah yang akan berkisar antara Rp800 triliun hingga Rp826 triliun.
