Negara Maju Alokasikan US$600 Miliar untuk Bangun Infrastruktur Negara Berkembang

Ilustrasi pekerja proyek infrastruktur.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Risky Andrianto/foc.

VIVA Bisnis – Negara maju yang tergabung dalam Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) mengalokasikan dana sebesar US$600 miliar ke negara berkembang dan miskin untuk pembangunan infrastruktur.

Kata Istana soal Kabar Jokowi Bakal Anugerahkan Satyalencana ke Gibran dan Bobby

Adapun dana sebesar US$600 miliar merupakan dana hibah dan pinjaman. Di mana dana itu akan digunakan negara miskin dan berkembang hingga lima tahun ke depan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, dengan dana tersebut negara berkembang akan lebih tangguh dalam menghadapi tantangan global di masa depan.

Prabowo dan Gibran Bakal Temui Jokowi Nanti Malam

“Pembangunan infrastruktur perlu memberdayakan masyarakat dan ekonomi setempat agar memiliki rasa kepemilikan yang tinggi,” kata Jokowi dikutip dalam siaran pers G20, Rabu 16 November 2022.

Ilustrasi pinjaman

Photo :
  • Dokumentasi HaloMoney
Sri Agustin, Nasabah Mekaar yang Dipuji Jokowi Berbagi Tips Eksis Jalani Usaha Sambel

Presiden merinci, alokasi dana itu digunakan mendukung pembiayaan proyek baru PGII diantaranya Just Energy Transition Partnership (JETP) sebesar US$20 miliar bagi Indonesia. Kemudian Indonesia Millenium Challenge Corporation (MCC) Compact sebesar US$698 juta.

Berikutnya, Trilateral Support for Digital Infrastructure melalui kemitraan Australia dan Jepang untuk proyek digital, mengamankan rantai pasokan mineral kritis di Brazil, pengembangan energi surya di Honduras serta investasi bagi infrastruktur kesehatan bagi India.

Jokowi menekankan, PGII dalam mendukung pembangunan infrastruktur di negara berkembang harus didasarkan pada paradigma kolaborasi. Karena harus melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan termasuk swasta dan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan dan mendukung transisi energi.

Jokowi menuturkan, di tengah situasi krisis multidimensional global yang terjadi saat ini. Kemampuan negara berkembang dan negara miskin untuk membangun infrastruktur menjadi tantangan bagi kebijakan fiskal.

Sementara itu,  Presiden Komisi Eropa Ursula Gertrud von der Leyen mengungkapkan alasan peminjaman modal yang dilakukan oleh PGII.

“PGII tidak hanya menanamkan modalnya untuk pembangunan infrastruktur, namun kami juga berinvestasi bagi kapasitas lokal mitra kami,” ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya