70 Persen Penerbangan Susi Air Terganggu Gara-gara Pilot Disandera OPM
- VIVA/Yeni Lestari
VIVA Bisnis – Pendiri PT Asi Pujiastuti Aviation (Susi Air) Susi Pudjiastuti blak-blakan bahwa 70 persen penerbangan Susi Air terganggu buntut dari pembakaran dan penyanderaan pilot. Susi juga meminta maaf terkait penyanderan pilot Philip Mark Mehrtens sejak 7 Februari 2023 lalu.
"Saya sebagai founder dari Susi Air ingin meminta maaf kepada masyarakat Papua, pemerintah daerah, dan seluruh pengguna Susi Air di Papua yang sekarang ini menjadi terganggu karena 70 persen dari penerbangan porter kita akhirnya jadi berhenti sekarang," kata Susi, saat konferensi pers yang digelar di Jakarta Timur, pada Rabu, 1 Maret 2023.
Pilot Susi Air, Kapten Philips Max Mehrtens disandera KKB Papua.
- Dok. Istimewa
Dia juga menyampaikan keprihatinannya atas penyanderaan pilotnya yang sudah berlangsung selama 22 hari, dan berharap bahwa pilot Philip dapat dibebaskan segera.
"Kalau dihitung, beberapa hari ini dari kejadian penyanderaan dan pembakaran sudah 22 hari. Kita semua prihatin, berduka, dan kita tetap berharap dan berdoa agar pilot kita Philip Mehrtens dapat dibebaskan tanpa syarat," ujarnya.
Susi Air telah berkiprah di Papua sejak 2006, dari semula hanya dua pesawat yang diterbangkan, hingga kini menjadi 22 pesawat terbang di atas langit Papua.
"Rata-rata pesawat kita tiap hari terbang dari 60-100 penerbangan setiap hari, dengan dua jenis pesawat yaitu Caravan dan Pilatus Porter," tuturnya.
Sejak 2012, Susi Air juga mendapat amanat dari pemerintah untuk menyelenggarakan penerbangan perintis atau rute-rute yang ditentukan oleh pemerintah dalam kontrak. Selain itu, tarifnya juga mendapatkan subsidi sekitar 65 persen dari pemerintah.
Apabila pesawat tidak beroperasi, maka aktivitas masyarakat dan pengiriman logistik menjadi terganggu.
"Kita harap semua sadar, pemerintah daerah, tokoh masyarakat Papua, masyarakat Papua, dan organisasi yang mengaku OPM (Organisasi Papua Merdeka) bahwa kepentingan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pokoknya dan akses transportasinya itu adalah hak kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan," tutupnya.
