BI FAST Diprediksi Tembus 1 Juta Transaksi di 2023

BI Fast.
Sumber :
  • istimewa

VIVA Bisnis  – Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa nilai transaksi BI-FAST per kuartal I-2023 telah mencapai Rp 1,13 miliar, dengan volume transaksi mencapai sekitar 408 juta transaksi.

Bank Mandiri Selektif Cairkan Paylater, Ini Pertimbangannya

BI-FAST sendiri merupakan infrastruktur sistem pembayaran ritel nasional, yang memfasilitasi pembayaran ritel secara realtime, aman, efisien, dan tersedia setiap saat.

"Kami berharap pada 2023 ini volume transaksinya (BI FAST) bisa melebihi 1 juta transaksi," kata Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, dalam telekonferensi di acara 'Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2023', Selasa, 9 Mei 2023.

Jika Lolos Tes Ini, Keamanan Siber Bank di Indonesia Sudah Tangguh

Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta.

Photo :
  • M Yudha P / VIVA.co.id

Filianingsih mengatakan BI-FAST juga telah melibatkan 119 bank serta 4 lembaga selain bank (LSB). Di sisi lain, Filianingsih memastikan bahwa BI juga mendorong kerja sama lintas negara, untuk semakin memajukan ekosistem ekonomi digital dan keuangan. Hal itu mengingat kondisi jaringan industri global yang sudah sangat luas, serta perkembangan infrastruktur pembayaran antarnegara.

Menkeu Sebut Jumlah Dana Pemda Mengendap di Bank Capai Rp 180,9 Triliun

"Karena BI melihat ekonomi digital dan ekosistem keuangan Indonesia dan negara-negara ASEAN, memiliki potensi yang positif," ujarnya.

Filianingsih menjelaskan, potensi kerja sama bank sentral di wilayah ASEAN-5, yakni antara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Kerja sama itu dijalin untuk sistem pembayaran regional atau ASEAN Payment Connectivity (APC), yang dimulai sejak 2022 lalu.

Meski demikian, Filianingsih menyadari bahwa masih terdapat beberapa kendala terkait kerja sama tersebut, terutama terkait biaya yang mahal, akses yang terbatas, serta minimnya keterbukaan. 

“Maka diperlukan adanya terobosan dan peningkatan teknologi serta regulasi di suatu negara, dan kerja sama internasional untuk ekonomi digital yang lebih inklusif,” kata Filianingsih. 

Karenanya, Filianingsih pun mendorong adanya sinergi antara otoritas dan pelaku industri, dalam mengintegrasikan ekosistem ekonomi digital.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya