Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mengatakan bahwa utang pembiayaan APBN negara Indonesia ditaksir hampir mencapai Rp 1000 Triliun. Angka tersebut ditaksir karena ada sejumlah pembayaran mulai dari pokok hingga cicilan bunga yang menjadikan beban tersendiri.
"Dari utang pembiayaan APBN saja itu kita hampir Rp1000 T karena disana ada pembayaran pokok, cicilan pokok dan cicilan bunga itu bebannya," ujar Misbakhun dalam diskusi 'Utang dan Implikasinya, Selasa 6 Juni 2023 malam.
"Kemudian karena APBN yang saya katakan tadi kewajiban itu jatuh pada masing-masing korporasi di BUMN sesuai dengan itu. Sesuai dengan kewajiban mereka membayar ke perbankan dan sebagainya," lanjutnya.
Menghitung
- 1300680
Misbakhun pun menjelaskan bahwa kewajiban pembayaran yang dimaksudkan itu berupa pembayaran uang pensiun. Menurutnya, pembayaran uang pensiun itupun setiap tahun ditaksir mencapai kurang lebih Rp 200 Triliun.
"Kewajiban yang berkaitan dengan dana pensiun itu tergambar hampir Rp200 T, setiap tahun sekitar 180an itu kita bayarkan ke dana pensiun. Nah ini semua karena harus dicarikan jalan keluar karena ruang fiskal kita inikan makin lama makin terbatas harus disiapkan metodenya, karena apa karena cara kita mengelola penerimaan juga harus diperbaiki," beber dia.
Politisi partai Golkar itupun menyebut tax ratio perpajakan yang sejatinya bisa diolah oleh negara Indonesia menurun. Maka dari itu, ia pun mengimbau untuk memperbaiki lebih baik terkait dengan wajib pajak di Indonesia saat ini.
"Tax ratio kita itu gak nyampe 10 persen. Lah begini pak, momoknya pak, apa itu momoknya kita memilih jalan mudah melakukan pembiayaan APBN daripada jalan berliku penuh keringat mengumpulkan penerimaan pajak. Lah ini harus diperbaiki," kata dia.
Misbakhun pun menyebutkan bahwa utang di Indonesia itu terdiri dari tiga kategori menurutnya. Pertama utang yang berkaitan dengan APBN, kemudian utang publik yang dalam kategori masuk BUMN, kemudian utang yang berkaitan dengan dana pensiun ASN dan TNI-Polri.
Sementara itu, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Riza Annisa Pujarama mengatakan bahwa tercatat pada bulan April lalu utang pemerintah mencapai Rp 7.800 Triliun. "Kalau yang dicatat pemerintah memang per april itu di tujuh ribu sekian ya, utang pemerintah pusat yang dicatat itu di 7.800 T," kata dia.
Namun, Riza mengungkap bahwa utang yang dimiliki publik dan terletak di Bank Indonesia (BI) yakni memiliki statistik Rp 14 Triliun. "Inikan utang pemerintah pusat aja sedangkan kalau utang publik itu ada di BI data statistiknya itu sampai per 2022 itu jumlahnya di 14 ribu T," ucap Riza.
"Itu berarti di dalamnya ada utang pemerintah, pemda, pemerintah pusat, BUMN, BUMN karya dan BUMN financial yang bergerak di bidang keuangan," imbuhnya.
