- Dok. PUPR
Jakarta – Pembangunan rumah susun (Rusun) aparat sipil negara (ASN) di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur, dapat dimulai pada bulan Agustus 2023. Hal itu diungkapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN.
Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga mengatakan, Rusun ASN yang dibangun sebanyak 47 tower dengan skema APBN.
“Mudah-mudahan Agustus ini bisa dimulai penandatanganan kontrak dan langsung dimulai konstruksinya," ujar Danis seperti dikutip Kamis, 10 Agustus 2023.
Seorang pekerja sedang mengawasi pembangunan proyek perumahan pekerja konstruksi yang nanti digunakan untuk pekerja membangun infrastruktur di IKN, Penajam Paser Utara.
- Antara
Dijelaskannya, kemungkinan baru sekitar 12 tower dari 47 tower rusun ASN yang bisa diselesaikan pembangunannya pada tahun depan dan rusun ASN tersebut bisa langsung dihuni.
Dia menyebut sebanyak 12 tower rusun ASN tersebut diproyeksikan dapat menampung sekitar 2.200 ASN yang akan dipindahkan ke IKN Nusantara.
Kementerian PUPR siap mempercepat pembangunan rusun hunian pegawai pemerintahan kawasan inti IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Rusun hunian tersebut disesuaikan tingkatan ASN, semakin tinggi pangkat ASN rumah susun hunian bakal lebih luas dan paling kecil luas unit rumah susun hunian ASN sekitar 98 meter persegi.
"Rusun untuk hunian ASN, sekelas apartemen dengan 47 tower dan masing-masing tower rata-rata dibangun 12 lantai," ujarnya.
Menurut dia, pembangunan rusun hunian untuk pegawai pemerintahan sesuai konsep kota mengelola dan menjaga ekosistem hutan, sehingga rumah susun dibangun dengan tidak banyak memotong hutan.
Sebelum nya pemerintah telah membuat skenario untuk pemindahan ASN kementerian dan lembaga secara bertahap ke IKN Nusantara ditargetkan mulai berlangsung pada 2024.
Seluruh kementerian/lembaga non-kementerian pemerintah (K/L) berkenaan dengan pemindahan ASN ke IKN Nusantara. Adapun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan serta beberapa kementerian/lembaga negara yang diproyeksikan untuk berangkat lebih awal dalam pemindahan ke IKN Nusantara. (Ant)
