Isu Bansos Dipolitisasi, Erick: Saya Bingung Kenapa Mesti Diributin Sekarang
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengaku heran mengenai isu bantuan sosial (bansos) dipolitisasi menjelang Pemilu, 14 Februari 2024. Sebab, tegasnya, program itu sudah berjalan lama.
Erick mengatakan, bansos merupakan kebijakan yang sebelumnya sudah diambil Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan sudah dianggarkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
"Jadi saya juga bingung kenapa mesti diributin sekarang gitu, dan saya rasa untuk orang yang tidak perlu ya mungkin gampang bicara. Tetapi kalau masyarakat yang yang di bawah yang memerlukan masa kita setop program-program seperti ini," ujar Erick di Ramayana, Klender, Jakarta Timur, Senin, 12 Februari 2024.
Menteri BUMN Erick Thohir
- Antara
Bansos ini, lanjut Erick, sama dengan subsidi energi sebesar Rp 540 triliun di tahun 2023, yang telah lama berjalan.
"Saya rasa ingat program bansos ini sudah berjalan lama dan tentu sudah diprogramkan oleh Mensos, ya Bapak Presiden juga kami dari Kementerian BUMN hanya membantu untuk suplainya," imbuhnya.
Sebelumnya, Guru Besar Universitas Paramadina, Didin S Damanhuri menilai, bansos yang saat ini digelontorkan Pemerintah merupakan instrumen pemenangan politik atau bagian dari konstruksi politik otoritarian. Hal ini karena pembagian bansos tidak didukung angka kemiskinan yang mengalami penurunan.
Didin mengatakan, anggaran bansos 2024 tercatat mencapai Rp 500 triliun atau Rp 496 triliun, dan menjadi anggaran terbesar selama reformasi. Anggaran ini juga bertambah Rp 20 triliun, dari tahun 2022 yang sebesar Rp 476 triliun.
"Penggelontoran besar-besaran bansos sekira Rp 500 triliun dan terbesar selama reformasi, tidak didukung oleh data kemiskinan yang sebetulnya sudah agak menurun meski tidak signifikan," ujar Didin dalam resume diskusi bansos, Kamis, 8 Februari 2024.
Sehingga, menurutnya, bansos yang digelontorkan secara besar-besaran harus diiringi dengan indikasi kemiskinan kembali meningkat. Namun, menurut Didin hal itu tidak demikian, sebab angka kemiskinan di RI tercatat menurun.
"Nyatanya kemiskinan sudah agak menurun. Dan itu pertanda bansos telah menjadi alat politik, terlebih dibagikan menjelang Pilpres 2024," tegasnya.
Selain itu, Didin menyoroti soal bansos yang tidak melibatkan Menteri Sosial, Tri Rismaharini. Pasalnya, bansos yang dibagikan saat ini langsung diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Padahal kuasa pemegang anggaran Menteri Sosial yang tidak dalam keadaan berhalangan atau sakit. Bahkan tidak mendampingi Jokowi ketika bansos dibagikan. Itu memperkuat bahwa terjadi proses politisasi bansos untuk kepentingan Pilpres," jelasnya.
