Jokowi Ingatkan Menteri Hati-hati Buat Kerangka Ekonomi 2025, Beberapa Negara Sudah Resesi
- YouTube Sekretariat Presiden
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan seluruh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju agar hati-hati membuat kerangka ekonomi makro 2025 karena beberapa negara sudah memasuki resesi.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Februari 2024. “Terkait kerangka ekonomi makro 2025 kita harus betul-betul memahami, mengikuti situasi dan ketidakpastian ekonomi global,” kata Jokowi.
Perlu diketahui, kata Jokowi, beberapa negara ekonominya sudah masuk ke resesi seperti Jepang dan Inggris yang baru saja masuk resesi. Sehingga, lanjut dia, antisipasi dalam menyusun target pertumbuhan juga harus mencerminkan kehati-hatian.
Presiden Jokowi saat groundbreaking Jambuluwuk Nusantara Hotel di IKN.
- Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden
“Tapi optimisme dan kredibilitas juga harus tetap kita jaga. Lakukan penajaman fokus program pemerintah pusat dan daerah dengan menyiapkan plan jika ada gejolak dan krisis,” ujarnya.
Terakhir, kata dia, untuk makro fiskal dan untuk fiskal 2025 transformasi ekonomi harus yang telah dijalani selama 10 tahun terakhir. “Sehingga, kebijakan fiskal harus dukung transformasi ekonomi,” ujarnya.
Sebelumnya, ada beberapa hal yang ditekankan Presiden Jokowi di antaranya ketersediaan pangan harus dijaga menjelang puasa Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah.
“Saya minta seluruh kementerian lembaga yang terkait agar waspada dan memastikan masyarakat dapat beribadah dengan tenang dan khusyuk,” ujarnya.
Oleh sebab itu, Jokowi meminta utamanya menjaga persediaan pangan dan menjaga stabilitas harga pangan terutama bahan pokok. “Dan juga percepatan pembagian seluruh paket perlindungan sosial dan jaminan sosial,” katanya.
Selanjutnya, Jokowi juga meminta jajaran Menteri Kabinet untuk mengecek betul persiapan infrastruktur dan moda transportasi yang akan digunakan masyarakat mudik Lebaran. “Saya kira ini setiap tahun kita selalu persiapkan karena ini adalah event tahunan,”
Selain itu, rencana kerja pemerintah dan kebijakan fiskal tahun 2025 juga turut dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna tersebut. “RKP (rencana kerja pemerintah) tahun 2025 dan kebijakan fiskal adalah jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan,” kata Jokowi.
Kemudian, kata dia, mengakomodasi program-program presiden terpilih hasil Pilpres 2024. Namun, lanjut dia, ini sambil menunggu hasil perhitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Maka, RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil pilpres karena yang menjalankan APBN 2025 adalah presiden terpilih,” ujarnya.
