Di Depan Para Bankir dan Investor, Prabowo Minta Usulan Nama Dirjen Pajak

Jakarta – Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto meminta saran ke Menteri BUMN Erick Thohir hingga Menteri Keuangan 2013-2014 Chatib Basri mengenai nama-nama yang pas untuk menduduki posisi Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak. 

"Pak Erick, Pak Darmawan (Dirut Mandiri), Pak Kartiko, Pak Chatib, Tolong beri saya rekomendasi siapa yang akan menjadi Dirjen Pajak," ujar Prabowo dalam acara Mandiri Investment Forum 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024. 

Lebih lanjut Prabowo juga bicara mengenai rasio pajak Indonesia yang saat ini ada sekitar 10 persen. Dalam hal ini menurutnya, rasio pajak Indonesia masih bisa untuk ditingkatkan.



Prabowo Subianto

Photo :

• VIVA.co.id/Adi Suparman (Bandung)

Sebab jelas Prabowo, rasio pajak negara Asia Tenggara lainnya seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, Kamboja sudah ada di angka 16 persen. 

"Kalau Thailand bisa mencapai tax rasio 16 persen, kalau Malaysia bisa, kalau vietnam bisa, kenapa Indonesia tidak," jelasnya. 

Sehingga menurut Prabowo, untuk mencapai rasio pajak 16 persen tersebut, maka wajib pajak akan dilakukan perluasan. 

"Bukan dalam artian kita harus menaikkan pajak, kita harus memperluas hak wajib pajak. Dan menurut saya itu bisa dilakukan dari 10 persen kita bisa tingkatkan menjadi 16 persen," imbuhnya.

Sebegimana diketahui, Prabowo berencana untuk memisahkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Prabowo mengatakan, Indonesia sebagai sebuah negara, harus mau belajar dari pengalaman negara lainnya. Sebab, negara-negara maju memisahkan antara lembaga pajak dan kementerian keuangan.

"Memang terus terang kita ini sebagai negara perlu berani belajar dari pengalaman orang lain. Di banyak tempat negara maju dipisahkan antara policy making Kemenkeu dan tax collection dan revenue colection," kata Prabowo dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia Rabu, 8 November 2023.



Menhan Prabowo Subianto saat menghadiri Rapim TNI-Polri 2024 di Mabes TNI

Photo :

• Kemhan

Prabowo mengatakan, terkait wacana pemisahan itu, pihaknya terus melakukan kajian. Dalam hal ini dengan melibatkan para pakar.

"Ini suatu strategi dan terus-menerus tim pakar yang membantu saya, terus menerus melakukan kajian, melakukan simulasi kajian studi banding. Dan kita berharap mana saatnya kita diberi mandat kita bisa segera kerja," jelasnya.

Halaman Selanjutnya

"Bukan dalam artian kita harus menaikkan pajak, kita harus memperluas hak wajib pajak. Dan menurut saya itu bisa dilakukan dari 10 persen kita bisa tingkatkan menjadi 16 persen," imbuhnya.