- Vivanews/ Tri Saputro
VIVAnews - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menargetkan opini laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2010 naik menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada 2009, Kemenakertrans mendapat label Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
"Hasil audit BPK menunjukkan bahwa Kemenakertrans lemah dalam sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan," kata Menakertrans Muhaimin Iskandar di kantornya, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin 3 Januari 2010.
Muhaimin akan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menutup celah yang selama ini menjadi perhatian. Dua celah itu yakni administrasi keuangan dan tata kelola APBN.
"Kontrak kerjasama kami dengan Kemenakertrans 3 tahun, terhitung mulai hari ini" ujar Kepala BPKP Mardiasmo yang hadir di lokasi yang sama.
BPKP akan membantu menyiapkan tenaga ahli dan konsultasi untuk mendampingi Kemenakertrans dalam tata kelola APBN. Tujuannya, untuk menuju opini Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian alias 'lulus.'
Dalam penilaian BPK tahun 2006 dan 2007, Kementerian ini mendapatkan penilaian disclaimer. Sedangkan untuk Laporan Keuangan tahun 2008 dan 2009 diberikan nilai Wajar Dengan Pengecualian.
Cara Taspen Perkuat Srikandi Jadi Penggerak Finansial
PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) menegaskan komitemnnya terus mengoptimalkan peran Srikandi jadi penggerak finansial.
