- VIVAnews/Adri Irianto
VIVAnews - Pemerintah semakin leluasa menginvestasikan dananya dalam bentuk saham. Jika sebelumnya jangkauan hanya terbatas pada saham perusahaan terbuka, kini pemerintah bisa memiliki saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bahkan saham perusahaan swasta yang berstatus perseroan terbatas.
"Pusat Investasi Pemerintah (PIP) akan kami siapkan untuk mewakili pemerintah dan memiliki fleksibilitas dalam menjalankan aktivitasnya," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo di kantornya, Jalan Wahidin, Jakarta, Jumat, 25 Maret 2011.
Menurut Agus, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.05/2011 tentang Pelaksanaan Investasi Pemerintah yang berlaku 9 Maret 2011. Aturan ini merupakan perubahan dari PMK Nomor 181/PMK.05/2008.
Dalam ketentuan baru ini pemerintah mengubah pasal 6 di dalam PMK Nomor 181/PMK.05/2008. Dengan perubahan ini, investasi melalui pembelian saham oleh pemerintah dari yang sebelumnya hanya pada saham yang diterbitkan oleh perusahaan terbuka, kini dapat dilakukan pada saham yang diterbitkan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha swasta berbentuk perseroan terbatas.
Agus menjelaskan, penerbitan Peraturan Menteri Keuangan mengenai investasi Perusahaan Investasi Pemerintah dikeluarkan guna menambah fleksibilitas dalam berinvestasi.
Selain itu, PMK baru diharapkan bisa memberikan kepastian investasi pemerintah dalam bentuk aktivitas yang lebih kuat. "Beberapa saat lalu, alternatif (investasi) tidak terbuka untuk perusahaan non publik," kata dia.
Ketika disinggung apakah PMK ini ada kaitannya dengan upaya pemerintah membeli saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara sebesar 7 persen, Agus menjelaskan hal itu secara tidak langsung ada kaitannya.
Apalagi, dalam divestasi saham Newmont itu, pemerintah pusat memiliki hak untuk melakukan pembelian saham perusahaan tambang tembaga dan emas tersebut.
Melindungi Keamanan, Ini Imbauan Penting Petugas Jemaah Haji di Tanah Suci
Dalam aspek pelindungan, diperlukan kerja sama dari semua pihak, termasuk jemaah itu sendiri. Maka sejumlah imbauan disiapkan untuk dipahami dan dipatuhi para jemaah haji
