- Antara
VIVAnews - Pemerintah meminta swasta turut serta dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Pemerintah mengaku hanya mampu membiayai proyek Infrastruktur 30 persen. "Sisanya harus dari investasi dunia usaha," kata Wakil Presiden Boediono saat membuka Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition (IIICE), di Balai Sidang Jakarta, Selasa 12 April 2011.
Dia mengatakan, untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi 7-8 persen, jelas memerlukan pembangunan infrastruktur yang lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sayangnya, Wapres mengakui, anggaran pemerintah sangat terbatas. "Kami sangat-sangat sadar."
Karena itu, satu-satunya jalan bagi pemerintah adalah mendorong dan mengakselerasi investasi dunia usaha, baik usaha milik pemerintah maupun usaha swasta untuk mengisi kekurangan pembiayaan 70 persen dari total kebutuhan pembangunan infrastruktur.
Wapres mengatakan, pemerintah benar-benar serius mendorong investasi dunia usaha di bidang infrastruktur. Keseriusan ini akan dibuktikan dalam bentuk langkah-langkah konkret, salah satunya menetapkan dan menjalankan rencana jangka menengah dan panjang yang konsisten. "Ini harus jadi pegangan," ujarnya. "Kita tahu, [pembangunan] infrastruktur itu memakan waktu panjang."
Bila pemerintah konsisten memegang rencana jangka panjang yang baku, investor bisa memiliki kepastian berinvestasi.
Selain itu, untuk memperbaiki iklilm investasi, pemerintah juga akan memperbaiki masalah-masalah regulasi yang sering menjadi kendala. "Kita bekerja keras memperbaiki mana saja yang tumpang tindih," katanya. "Ini pekerjaan yang tidak bisa selesai satu malam."
PDIP Bisa jadi Oposisi, Bantu Pemerintah Mengkoreksi Bukan Saling Berhadapan
Sikap politik PDIP yang saat ini ditunggu-tunggu, apakah memilih menjadi oposisi dari pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, atau ikut masuk di dalamnya.
