- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengucurkan dana sebesar Rp11,5 miliar bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam rangka industrialisasi perikanan. Dana tersebut diberikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutardjo kepada UMKM melalui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X.
"Bantuan dana serta sarana prasarana itu untuk memfasilitasi masyarakat nelayan supaya kesejahteraanya meningkat," kata Sharif di Pendopo Kepatihan, Yogyakarta, Minggu, 8 Januari 2012.
Pada kesempatan yang sama, KKP juga memberikan sarana dan paket peralatan pengolahan serta pemasaran untuk meningkatkan usaha Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) ikan berupa, satu unit mobil alih teknologi dan informasi, 10 kendaraan roda tiga untuk box pendingin ikan serta mobil box pendingin ikan.
Selain mengucurkan dana untuk UMKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menghapus retribusi yang dikenakan kepada nelayan. Tujuannya agar kesejahteraan nelayan semakin meningkat.
"Ke depan kita akan hapuskan retribusi kepada nelayan, agar penghasilan para nelayan lebih memiliki penghasilan yang cukup," ucapnya.
Sharif juga mengimbau kepada nelayan agar lebih mengatur manajemen ekonomi keluarga mereka. "Fenomena yang terjadi nelayan itu melaut seminggu sampai dua bulan. Pulang dari melaut bukan pulang kerumah, tapi pergi ke tempat hiburan, mabuk-mabukkan dan prostitusi," katanya.
Senada dengan Sharif, Sultan juga meminta kepada nelayan di pantai selatan Yogyakarta agar tidak molimo (mencuri, minum, main perempuan). Ia bahkan mengancam akan menghentikan bantuan jika nelayan tetap melakukan hal tersebut.
"Kalau Molimo akan kami hentikan bantuannya," ujar Sultan. (Laporan Erick Tanjung | Yogyakarta).
Miris! Angka Stunting Cuma Turun 0,1 Persen, Padahal Sudah Keluar Puluhan Triliun
Komisi IX DPR RI mengkritisi turunnya angka prevalensi stunting hanya 0,1 persen dari 21,6 persen pada 2022 menjadi 21,5 persen pada 2023.
