- VIVAnews/Adri Irianto
VIVanews - Wakil Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar, Harry Azhar Aziz, menyatakan proses uji kelayakan dan kepatutan Menteri Keuangan Agus Martowadojo yang diajukan Presiden SBY sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI) akan mulai dilakukan Selasa pekan depan.
"Diharapkan proses itu selesai pada akhir Maret," ujar Harry kepada VIVAnews, Kamis 28 Februari 2013. Harry tak bisa memastikan proses pengujian dan penilaian Agus di parlemen bakal mulus. Nasib calon pemimpin bank sentral periode lima tahun mendatang itu, tergantung pada kesepakatan fraksi-fraksi.
Agus sudah dua kali dicalonkan oleh Presiden SBY, dan jika semua fraksi sepakat menganggap Agus sebagai calon lama, kata Harry, berarti parlemen bisa menyatakan menolak dan mengembalikan usulan presiden. Tapi jika Agus dianggap sebagai calon baru, maka proses fit and proper test itu akan teruskan sampai kepada pemilihan.
"Akan ditanya dulu apakah seluruh fraksi mendukung? Kalau mendukung yang tidak perlu voting. berarti dia menjadi Gubernur BI. Tapi bisa juga sebaliknya, jika seluruh fraksi sepakat menolak, maka tidak akan terjadi voting dan nama Agus Martowardojo itu dikembalikan kepada presiden," kata Harry.
Apabila ada sebagian fraksi yang setuju dan sebagian fraksi lainnya ada yang tidak setuju, barulah dilakukan voting. Di situlah peluang terakhir Agus untuk menjadi Gubernur BI. "Kalau dia (Agus) mendapat dukungan suara terbanyak, ya dia bisa menjadi gubernur. Kalau suara terbanyak ternyata tidak mendukung dia, ya berarti dia ditolak lagi," kata Harry.
Selain pendapat fraksi di parlemen, Harry menambahkan, penilaian terhadap Agus sebagai calon Gubernur BI juga akan ditentukan oleh pandangan para stakeholders terkait.
"Kami juga akan mengundang para pakar, akademisi, bankir dari asosiasi untuk dimintai pendapatnya mengenai calon gubernur BI yang diusulkan ini. Kita minta pendapat dan pandangan masyarakt terhadap Agus Martowardojo, ini akan menjadi bahan bagi komisi untuk memutuskan," kata Harry.
Dukungan buat Agus
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Arif Budimanta, menyatakan peluang Agus untuk terpilih dan disetujui menjadi Gubernur BI sebenarnya besar. Itu bisa dihitung lewat kekuatan dukungan politik fraksi partai koalisi di parlemen, khususnya Komisi XI.
"Kalau setgab kompak, Pak Agus pasti mudah terpilih menjadi Gubernur BI. Tapi kan hitung-hitungannya tidak selalu sekaku itu, dukungan politik punya kelenturan yang rumit," kata Arif kepada VIVAnews, Rabu 27 Februari 2013.
Wakil Ketua Komisi XI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Zulkieflimansyah, pun menyatakan hal senada. Sebagai Menteri Keuangan yang menjadi mitra kerja Komisi XI selama ini, Agus dinilai mampu mengemban tugas sebagai Gubernur BI.
"Agus sudah kami lihat sebagai mitra. Kami sudah bisa menakar kelasnya. Dari integritas dan kompetensi sudah tak diragukan. Sekarang tinggal bagaimana Presiden berkomunikasi dengan pimpinan partai," ujar Zulkieflimansyah dalam perbincangan dengan VIVAnews, Rabu 27 Februari 2013.
Apakah menurut Zul --sapaan Zulkieflimansyah, Setgab Koalisi akan satu suara mendukung Agus Marto? "Saya tak tahu bagaimana dukungan Setgab, itu urusan pimpinan partai. Tapi menurut saya sih mestinya setgab bisa kompak," kata Zul.
Terkait hal ini, M Romahurmuziy sebagai Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, salah satu petinggi partai koalisi, menyatakan meskipun Agus adalah satu-satunya calon Gubernur BI yang diajukan SBY kepada parlemen tapi peluangnya untuk terpilih dan ditolak sama besarnya. "Masih fifty fifty," kata Romi --sapaan Romahurmuziy, saat dihubungi VIVAnews, Kamis 28 Februari 2013.
Keraguan terhadap Agus
Menurut Romi, ada beberapa pandangan terkait figur Agus yang perlu dijadikan bahan pertimbangan untuk memilihnya, atau menolaknya menjadi pemimpin bank sentral.
Pertama, kaitannya dengan kemampuan. Sebagai bankir, Agus memang mempunyai pengetahuan paripurna dalam persoalan praktek bisnis perbankan. Tetapi yang dibutuhkan di untuk memimpin BI adalah pengetahuan paripurna di bidang moneter. Meski ini bidang yang sama-sama berangkat dari disiplin keuangan, tapi kenyataannya butuh praktek konsentrasi yang berbeda.
"Latar belakang Pak Agus sebagai Menteri Keuangan memiliki dukungan dalam persoalan fiskal. Namun pengetahuan yang dibutuhkan untuk jadi Gubernur Bank Indonesia adalah moneter. Ini yang akan menjadi fokus di fit and proper test nanti, apakah pengetahuan moneter beliau dinilai memadai untuk mengawal Bank Indonesia ke depan," kata Romi.
Kedua, problem Agus yang dicalonkan meski masih menjabat Menteri Keuangan. Stabilitas sektor keuangan dikhawatirkan akan guncang ketika presiden memunculkan figur baru untuk pucuk pimpinan BI (otoritas moneter) dan pucuk pimpinan Kementerian keuangan (otoritas fiskal).
"Jika Pak Agus pindah ke BI kan berarti akan ada Menteri Keuangan yang baru. Nah, ini dikhawatirkan menimbulkan guncangan di sektor keuangan," kata Romi.
"Apalagi sektor keuangan itu adalah sektor yang paling reaktif terhadap kompetensi pemimpin otoritasnya. Artinya pasar tentu akan langsung bereaksi kalau kemudian presiden tidak menempatkan figur kompeten di dua pimpinan otoritas moneter maupun fiskal," Romi menambahkan.
Ketiga, fraksi di parlemen pasti akan meminta penjelasan terkait status Agus dalam kasus Hambalang. "Yang bersangkutan (Agus) beberapa kali diperiksa terkait kasus Hambalang," kata Romi.
Menurut Romi, sepanjang Agus bisa memberikan jawaban memuaskan, memadai dan secara profesional bisa dipertanggungjawabkan terkait tiga hal di atas, pasti DPR akan menyetujuinya menjadi Gubernur BI periode 2013-2018.
"Kalau tiga hal itu beres dan meyakinkan, rasanya memang tidak ada alasan untuk membiarkannya melenggang," ujar Romi. Namun kalau ternyata jawaban Agus tak meyakinkan, karena dua otoritas ini adalah otoritas yang harus steril dari kepentingan politik apapun, maka dia hanya berpeluang separuh untuk lolos. "Kalau demikian peluangnya masih fifty fifty," Romi menambahkan.
Bank Indonesia memang lembaga keuangan independen. Oleh karena itu sebagai calon Gubernur BI, wajar saja jika DPR menuntut kejelasan kredibilitas Agus. DPR memang bisa saja tak meragukan lagi kompetensi, kredibilitas, dan kapasitas Agus untuk menjadi pemimpin bank sentral. Tapi kualitas kredibilitas kebijakan moneter yang diambil oleh bank sentral, ini bisa mempengaruhi stakeholders.
"Kalau kemudian gubernur bank sentral memiliki kredibilitas yang diragukan, seandainya terpilih, bagaimana kemudian stakeholders dapat mempercayai setiap pengambilan kebijakannya itu bebas dari conflict of interest," kata Arif Budimanta.
Menurut Arif, Agus harus bisa meyakinkan anggota Dewan mengenai posisinya terhadap kasus Hambalang sekaligus komitmennya terhadap penuntasan kasus Century. Artinya, jika Agus bisa menunjukkan komitmennya, menyatakan tidak terkait konflik kepentingan pada kasus Hambalang dan mau membuka jalan untuk penyelesaian kasus Century, maka DPR bisa mendukung Agus menjadi Gubernur BI.
"Kita memang harus benar-benar yakin siapapun yang kita pilih ini benar-benar clear and clean serta punya komitmen yang tinggi," kata Arif.
Namun, menurut Zul, tak perlu meragukan pilihan SBY terhadap Agus. Apalagi, Agus selama ini dikenalnya sebagai figur yang profesional, tak pernah mau ikut campur urusan politik. "Wajar kalau ada yg mempertanyakan komitmennya. tapi SBY pasti tak akan sembrono memilih dia. Pasti sudah mempertimbangkan semuanya," kata Zul.
Terhadap soal ini, Fraksi Gerindra tampaknya tak melihatnya sebagai pilihan wajar dan tanpa sebab yang jelas. Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyatakan Agus sudah pernah pernah ditolak oleh DPR untuk menjabat Gubernur BI saat uji kepatutan dan kelayakan tahun 2008.
Lantas, Muzani mempertanyakan, kenapa Agus diajukan kembali oleh SBY? "Ada beberapa pertanyaan kritis yang menurut saya harus disikapi. Pemerintah harus menjelaskan kenapa Agus Marto? Ada harapan apa dengan Agus Marto?," kata Muzani kepada VIVAnews.
Muzani melanjutkan mengapa tidak Darmin Nasution saya yang dipertahankan sebagai Gubernur BI, jika memang tidak ada kandidat lain. Atau kenapa tidak orang dari internal BI saja yang dicalonkan, mengingat cukup banyak Deputi BI yang mumpuni.
Dari segi ekonomi politik, Arif pun menduga pencalonan Agus ini erat kaitannya dengan persoalan kontestasi yang selama ini terjadi di lingkaran setgab. Sebab, sebagaimana diketahuinya, selama menjabat Menteri Keuangan, Agus selalu mencoba untuk melakukan review spending atau memperketat pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu.
"Ini menurut saya memang baik, tapi tentu akan menimbulkan situasi yang tidak mengenakkan bagi kementerian-kementerian lain. Kontestasi persoalan ini mestinya juga menjadi pertimbangan presiden. Makanya ini pertimbangannya apa selain pertimbangan profesional," kata Arif.
"Menurut kami prestasi Pak Agus di Kementerian Keuangan kan cukup baik. Nah, mengapa kemudian ada pencalonannya untuk jadi gubernur bank sentral, sementara kan proses kaderisasi yang terjadi di internal BI kan juga cukup bagus," kata Arif.
Begal di Depok Nekat Beraksi Siang Bolong demi Beli Sabu
Begal itu menyasar pelajar dan perempuan.
