- VIVAnews/Fernando Randy
VIVAnews - Bank Indonesia (BI) akan memperkuat kebijakan terkait dengan keuangan inklusif dan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut pihak bank, kedua kebijakan ini berperan dalam mendorong intermediasi dan efisiensi perbankan.
Kedua kebijakan ini nantinya juga berkontribusi dalam penguatan stabilitas sistem keuangan dan mendukung kebijakan di bidang sistem pembayaran.
"Kebijakan keuangan inklusif ini difokuskan pada lima strategi pertama," kata Gubernur BI, Agus Martowardojo, di Gedung Kebon Sirih, Jakarta, pada Kamis malam, 14 November 2013.
Agus mengatakan bahwa kebijakan pertama adalah penguatan edukasi keuangan sebagai upaya mengubah perilaku pengelolaan keuangan, terutama mereka yang berpenghasilan rendah.
Kedua, adalah peningkatan akses keuangan yang didukung penguatan infrastruktur sistem pembayaran, pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi, serta jaringan unit ekonomi lokal.
Ketiga, adalah perlindungan konsumen ketika memanfaatkan akses keuangan dan sistem pembayaran.
"Yang keempat adalah pengurangan informasi asimetris melalui penyediaan data profil keuangan masyarakat yang belum tersentuh perbankan dan data informasi komoditas, dan kelima adalah pengaturan yang diterbitkan dalam kerangka stabilitas sistem keuangan maupun rekomendasi kebijakan kepada otoritas terkait," kata dia.
Lalu, untuk kebijakan sektor UMKM, pihak BI akan menggunakan strategi yang sama dengan kebijakan keuangan inklusif.
"Sementara itu, kebijakan UMKM, pada prinsipnya, menggunakan strategi yang sama dengan keuangan inklusif dan dilengkapi peningkatan kapasitas UMKM," kata mantan menteri keuangan itu. (eh)
Sejuta Pohon Hijaukan Labuan Bajo: Komitmen Pemerintah Wujudkan Green Tourism
Aksi green tourism kembali dilaksanakan di Parapuar, kali ini melalui Program Penanaman Sejuta Pohon bersama Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif dan REI
