Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id
- Sejumlah kalangan mempertanyakan pencapaian peringkat kinerja Kementerian dan Lembaga (K/L) dalam Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Awards 2015 yang diumumkan beberapa hari lalu.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
PMA Tak Merata Akibat Kurang Listrik
Direktur Program Lembaga Kajian dan Advokasi Energi dan Sumber Daya Alam (LKA-ESDA), AC Rachman, mengatakan masih terlalu dini untuk bisa menilai kinerja pemerintah saat ini. Misalnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang kompleks akan permasalahan.
Baca Juga :
Wapres: Elektrifikasi RI Terendah di ASEAN
"Pemerintahan saat ini baru berjalan efektif setengah tahun, jadi penilaiannya masih terlalu prematur," kata Rachman dalam keterangan pers, Senin 15 Juni 2015.
Menurutnya, pencapaian itu tidak terlepas dari hasil audit kinerja kementerian pada tahun lalu atau kabinet sebelumnya. Karena itu, salah jika prestasi tersebut diklaim hasil dari kinerja baik menteri yang menjabat saat ini.
"Waktu itu, Pak Chairul Tanjung merangkap jabatan sebagai Menteri ESDM," ujar Rachman.
Lebih lanjut, Rachman berharap jajaran menteri dan pimpinan lembaga di Kabinet Kerja Presiden Jokowi tidak cepat merasa puas dengan peringkat kinerja yang diberikan pengelolaan kepegawaian tersebut.
Tapi, harus bisa membuktikan kinerjanya dengan mempercepat realisasi program yang sudah dijanjikan kepada masyarakat selama ini.
"Kita melihat kinerja K/L masih belum optimal. Bahkan ada kementerian yang terkendala nomenklatur dan anggaran. Saat ini ada kementerian yang belum punya mitra kerja atau Komisidi DPR ," ujar dia.
Dalam kesempatan yang sama, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan, penilaian yang dilakukan BKN itu merupakan pencapaian atas kinerja kementerian atau lembaga, bukan kinerja perorangan atau menteri.
"Makanya, kita harus melihat lebih detail kategori dan mekanisme penilaian sebenarnya seperti apa," kata Agus.
BKN memberikan pringkat pertama kepada Kementerian ESDM dalam mengimplementasikan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SPAK) tahun ini. Diikuti oleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. (ase)
Halaman Selanjutnya
Menurutnya, pencapaian itu tidak terlepas dari hasil audit kinerja kementerian pada tahun lalu atau kabinet sebelumnya. Karena itu, salah jika prestasi tersebut diklaim hasil dari kinerja baik menteri yang menjabat saat ini.
