- VIVA.co.id/Chandra G. Asmara
VIVA.co.id – Pengamat ekonomi pertanian dan guru besar Universitas Lampung, Bustanul Arifin, mengkritik cara pemerintah menurunkan angka kemiskinan.
Menurutnya, kebijakan mengganti bantuan beras untuk rakyat sejahtera (rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dinilai tidak menyelesaikan masalah, lantaran pasokannya masih bergerak fluktuatif.
Berdasarkan kebijakan tersebut, masyarakat yang berhak akan diberikan kartu voucher untuk bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga murah.
"Suplai masih bermasalah dan stok juga. Kalau beras diganti dengan voucher, masa (masyarakat) makan voucher," kata Bustanul di Jakarta, Sabtu, 9 September 2017.
Ia memandang kesiapan pemerintah dalam pelaksanaan penyaluran BPNT masih minim. Hal ini terlihat dari tiga bulan lalu, di mana beras subsidi sudah disalurkan ke berbagai daerah.
Kondisi ini yang membuat pasokan beras di Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) menjadi menipis. "Prediksi saya, tahun depan (BPNT) belum bisa diterapkan di Indonesia," ujarnya menjelaskan.
Bustanul menambahkan, harga beras menjadi indikator sensitif mempengaruhi tingkat kemiskinan dalam negeri. Pemerintah memang telah berkomitmen untuk menurunkan angka kemiskinan, namun kebijakannya belum bisa menstabilkan pasokan yang masih fluktuatif. (mus)
Risma Hentikan Bantuan Sosial Tunai COVID-19
Kementerian Sosial RI sudah mengentian bantuan sosial tunai pada 30 April dengan pertimbangan pandemi sudah mereda.
