- KCNA/via REUTERS
VIVA – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa atau DK PBB menyetujui rancangan Amerika Serikat, yang bertujuan untuk memastikan bahwa sanksi keras terhadap Korea Utara tidak menghalangi pengiriman bantuan kemanusiaan ke negara terisolir tersebut.
Hampir setengah dari populasi Korea Utara yang berjumlah 10 juta orang mengalami kekurangan gizi, setelah terjadinya penurunan produksi pangan sejak tahun lalu.
Resolusi PBB menetapkan bahwa sanksi tidak boleh memengaruhi bantuan kemanusiaan. Namun, organisasi bantuan berpendapat bahwa perdagangan yang ketat dan langkah-langkah perbankan tetap menciptakan hambatan birokrasi dan memperlambat aliran pasokan vital.
Amerika Serikat bulan lalu, mengusulkan pedoman baru untuk mengizinkan kelompok bantuan dan badan-badan PBB untuk segera mendapatkan pengecualian dari komite dewan yang mengawasi pelaksanaan sanksi.
Setelah berminggu-minggu negosiasi, proposal tersebut akhirnya disetujui pada Senin 6 Agustus 2018.
Wakil Duta Besar Belanda, Lise Gregoire-van Haaren yang negaranya memimpin komite sanksi mengatakan bahwa pedoman itu diharapkan akan memberikan kejelasan tentang pemberian bantuan kemanusiaan kepada rakyat Korea Utara tanpa melanggar sanksi.
"Tujuan utama kami adalah denuklirisasi Semenanjung Korea, dan sanksi sangat penting untuk tujuan itu," kata Haaren, seperti dikutip Channel News Asia.
Pemberitahuan ini akan dikirim ke 193 negara anggota PBB oleh komite untuk memberikan penjelasan yang jelas terkait prosedur pengecualian yang akan meningkatkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Korea Utara.
Menlu Sebut Upaya Israel Sistematis Hambat Bantuan Kemanusiaan dari RI untuk Gaza
Menteri Luar Negeri menilai blokade dan upaya menghambat bantuan kemanusiaan Indonesia untuk warga Palestina oleh warga Israel dilakukan secara secara sistematis.
