China Disarankan Adopsi Cara Indonesia Respons Konflik

Sejumlah wartawan asing tiba di kamp pendidikan vokasi Uighur di Hotan, daerah otonomi Xinjiang, 5 Januari 2019. (Foto ilustrasi)
Sumber :
  • ANTARA FOTO/M Irfan Ilmie

VIVA – China diminta mengadopsi cara yang pernah ditempuh pemerintah Indonesia untuk meredakan sejumlah konflik di Tanah Air. Termasuk dalam meredakan konflik yang mengait dengan minoritas Muslim Uighur di Xinjiang.

Kongres Uighur Sedunia Desak Dunia Internasional Bertindak Terhadap Pelanggaran HAM oleh Tiongkok

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menyampaikan, cara itu berupa dialog damai seperti yang pernah dimediasi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam meredakan konflik di Aceh dan Poso.

"Kami harapkan (konflik Xinjiang) bisa diselesaikan dengan damai dengan dialog, seperti saat pak JK melakukan mediasi dahulu," ujar Said Aqil usai bertemu JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis, 10 Januari 2019.

Perayaan 20 Tahun Kongres Uighur Sedunia

Menurut Said Aqil, Indonesia sendiri pada dasarnya memprotes keras jika konflik Xinjiang merupakan bentuk penindasan pemerintah China terhadap warga Muslim.

Meski demikian, Indonesia juga tidak akan ikut campur jika konflik sebenarnya merupakan urusan separatisme yang menjadi masalah dalam negeri China.

Ritel Fashion China Hadapi Ancaman Boikot di Tengah Tuduhan Eksploitasi Warga Uighur

"Kalau separatisme politik, itu urusan dalam negeri mereka," ujar Said Aqil.

Said Aqil mengungkapkan, Duta Besar Cina untuk Indonesia Xiao Qian dalam waktu segera akan berkunjung ke kantor PBNU. Dalam kesempatan itu, Xiao Qian akan memberi penjelasan resmi negara tirai bambu itu atas konflik Xinjiang.

"Dubes China akan datang ke NU menjelaskan tentang masalah Uighur," ujar Said Aqil. (ase)

VIVA Militer: Tindakan represif militer China terhadap etnis Muslim Uighur

Kongres Uighur Dunia Bakal Mengorganisir Demonstrasi Besar-besaran di Seluruh Eropa

Kongres Uighur Dunia ke-20 telah memperkuat seruan bagi tindakan internasional bersama untuk menghentikan meningkatnya pelanggaran hak asasi manusia di Tiongkok.

img_title
VIVA.co.id
16 Mei 2024