VIVA – China secara blak-blakan mengatakan kepada Inggris untuk menahan diri ikut campur tangan lebih lanjut yang dibalas dengan pemanggilan Duta Besar China di London menyusul pertikaian diplomatik yang meningkat soal Hong Kong.
Aksi protes yang melanda kota bekas jajahan Inggris itu juga menghidupkan kembali ketegangan dalam perjanjian bersejarah antara kedua belah pihak, mengenai penyerahan Hong Kong kepada pemerintah China, 22 tahun yang lalu.
Menteri Luar Negeri Inggris, Jeremy Hunt adalah salah satu figue yang memimpin seruan untuk mengutuk seluruh pendekatan China terhadap wilayah administrasi khususnya dalam hal ini adalah Hong Kong.
Hunt meminta Beijing untuk tidak menggunakan aksi protes massa sebagai dalih untuk penindasan dan memperingatkan adanya konsekuensi serius jika China melanggar komitmen yang dibuat untuk London beberapa dekade lalu.
Komentar tersebut lalu memicu serangkaian kecaman dari China yang dimulai dari Kementerian Luar Negeri dan berlanjut dengan kedutaan besarnya di London.
"Dia tampaknya berfantasi tentang kejayaan kolonialisme Inggris yang pudar dan kebiasaan buruk, untuk menggerakkan tangan sambil meremehkan urusan negara lain," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang, dalam sebuah pengarahan rutin di Beijing.
"Saya perlu menekankan kembali bahwa Hong Kong sekarang telah kembali ke tanah asalnya," kata Hunt seperti dilansir Channel News Asia, Kamis 4 Juli 2019.
Selain itu, serangan diplomatik juga berlangsung pada konferensi pers yang diadakan dengan tergesa-gesa di London oleh Duta Besar China, Liu Xiaoming.
"Saya sangat berharap bahwa pemerintah Inggris akan menyadari konsekuensinya dan akan menahan diri dari campur tangan lebih lanjut dari merusak hubungan mereka," kata Liu.
Dia berbicara beberapa saat sebelum dipanggil oleh Kementerian Luar Negeri untuk melakukan pertemuan pribadi dengan kepala layanan diplomatik Inggris, Simon McDonald.
Menurut jubir Kemlu Inggris, Liu diberitahu bahwa komentar yang dibuat tentang kebijakan Inggris terhadap Hong Kong oleh juru bicara kementerian luar negeri China tidak dapat diterima dan tidak akurat.
Hong Kong dimaksudkan untuk terus menikmati kebebasan luas di bawah pendekatan "satu negara dua sistem" yang pertama kali diadopsi oleh Cina pada 1980-an.
Namun kekhawatiran dan frustrasi atas pengetatan Beijing atas aturan-aturan itu meluas menjadi demonstrasi massa besar menentang rancangan undang undang yang sekarang terhenti sementara terkait ekstradisi warga Hong Kong ke China. (ren)
