VIVA – Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, mengatakan bahwa dia tidak akan mundur dari jabatannya dan pemerintahannya akan fokus memperbaiki situasi hukum serta ketertiban di wilayah itu.
"Protes dan unjuk rasa baru-baru ini semakin meningkatkan aksi kekerasan, dan tindakan yang mengkhawatirkan ini telah melampaui batas," kata Carrie dalam sebuah konferensi pers hari ini.
"Kekerasan yang meluas atas nama tuntutan tertentu atau gerakan tidak kooperatif telah secara serius merusak hukum dan ketertiban di Hong Kong, dan mendorong kota yang kita cintai ini di ambang situasi yang berbahaya," ujarnya, seperti diberitakan Channel News Asia, Senin 5 Agustus 2019.
Menurut Lam, aksi tersebut membuat sebagian besar warga Hong Kong menghadapi kecemasan atas kehidupan sehari-hari. Beberapa bahkan sulit mengakses transportasi umum dan terhalang untuk beraktivitas.
"Pemerintah telah mengumumkan bahwa RUU ekstradisi sudah mati, namun para pengunjuk rasa terus melakukan aksi dan pemogokan," kata dia.
"Pemerintah akan tegas dalam menjaga hukum dan ketertiban di Hong Kong serta memulihkan kepercayaan. Inilah saatnya bagi kita untuk bersatu untuk mengesampingkan perbedaan serta mengembalikan ketertiban dan mengatakan tidak pada kekacauan," tutur Lam.
Dalam konferensi pers tersebut, Lam juga menjelaskan kekurangan pemerintahannya dalam menangani tujuan awal rancangan undang-undang ekstradisi yang menuai unjuk rasa besar sebulan terakhir.
"Apa yang belum kami lakukan dengan baik adalah menjelaskan dengan cara yang lebih efisien tujuan RUU ini, untuk melibatkan lebih banyak dan mungkin mendengarkan lebih banyak," katanya.
Pernyataan Lam ini dilakukan setelah akhir pekan lalu, penyelenggara aksi unjuk rasa mengatakan sekitar 14.000 orang dari lebih dari 20 sektor telah berkomitmen untuk mengambil tindakan sipil pada Senin ini.
Ribuan orang dari semua lapisan masyarakat mengatakan akan melakukan pemogokan di berbagai sektor mulai dari para pegawai negeri dan pekerja sosial, pramugari, pilot, pengemudi bus, bahkan karyawan di Disneyland, Hong Kong.
Protes di Hong Kong pada mulanya dipicu oleh aksi oposisi terhadap undang-undang ekstradisi. Namun, tuntutan ini terus berkembang menjadi gerakan yang luas menuntut adanya reformasi demokratis.
