- Instagram @giuseppeconte_ufficiale
VIVA – Perdana Menteri Italia, Giuseppe Conte, akan mengajukan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Sergio Mattarella. Conte yang telah menjabat sejak Juni 2018, berharap presiden akan memberinya mandat untuk membentuk pemerintahan baru dengan dukungan yang lebih luas dari parlemen.
Dalam sebuah pernyataan, kantor PM mengungkap Conte akan memberi tahu para menterinya tentang pengunduran diri tersebut, pada pertemuan yang akan diadakan Selasa pagi waktu setempat.
Conte terancam kehilangan dukungan mayoritas di Senat, lantaran Partai Italia Viva yang dipimpin oleh mantan PM Matteo Renzi, memilih mundur dari koalisi pemerintahan. Mereka menarik dukungan, setelah terlibat dalam perselisihan mengenai penanganan pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi.
Conte telah memimpin koalisi kiri-tengah selama 16 bulan. Sebelumnya selama 15 bulan, ia memimpin pemerintahan dengan Five Star Movement, sebagai partai terbesar di parlemen dan berkoalisi dengan Partai Liga sayap kanan yang diketuai Matteo Salvini. Namun pemerintahan pertama itu juga runtuh ketika Salvini menarik dukungannya, setelah gagal menjadi perdana menteri.
Dilansir dari Al Jazeera pada Selasa, 26 Januari 2021, Conte tidak memiliki afiliasi partai langsung, tetapi dekat dengan kelompok koalisi terbesar, Five Star Movement. Sesaat sebelum pengumuman pengunduran diri, Five Star mengatakan akan mendukung Conte.
"Kami tetap di pihak Conte," kata pernyataan dari para pemimpin partai di kedua majelis parlemen, Davide Crippa dan Ettore Licheri. Mereka juga menjelaskan tidak ingin ada upaya berdamai dengan Renzi.
Presiden Mattarela dapat menerima pengunduran diri tersebut dan meminta perdana menteri untuk membentuk koalisi solid, yang dapat memimpin mayoritas suara di Parlemen. Presiden juga bisa menolak pengunduran diri itu.
Namun Mattarela sering menekankan perlunya Italia memiliki kepemimpinan yang solid saat berjuang melawan pandemi. Apalagi pandemi COVID-19 telah menyebabkan kehancuran pada perekonomian Italia.
Italia telah memiliki 66 pemerintahan sejak Perang Dunia II dan pemerintahannya kerap dirombak. Namun ketika seorang PM mengundurkan diri, tidak ada jaminan bahwa koalisi baru terbentuk dan selalu ada risiko bahwa pemilu akan menjadi satu-satunya solusi yang dapat dilakukan.
