AS Berikan Sanksi Baru pada China karena Penindasan Etnis Minoritas
- AP-Yonhap
VIVA – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Antony Blinken, mengumumkan pembatasan visa baru pada pejabat China pada Senin 21 Maret 2022. Pembatasan visa ini merupakan tindakan atau sanksi baru AS kepada China karena negara tersebut menindas etnis dan agama minoritas baik di dalam maupun di luar negeri.
Dalam sebuah pernyataan, Blinken juga mengulangi seruan kepada China untuk mengakhiri genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berlangsung di wilayah barat laut Xinjiang. Blinken tidak memberikan rincian spesifik mengenai pejabat mana saja yang akan menjadi sasaran sanksi baru tersebut.
Xinjiang sebelumnya berada dalam cengkeraman kampanye anti-terorisme selama bertahun-tahun. Ada lebih dari satu juta warga Uighur dan minoritas Muslim ditahan.
Tindakan represif militer China terhadap etnis Muslim Uighur
- NPR
Blinken mencatat bahwa pembatasan visa akan difokuskan pada pejabat China yang terlibat dalam kebijakan yang menindas agama dan etnis minoritas, serta pembangkang lainnya. Dia juga mencatat bahwa tindakan penjabat China meluas ke luar perbatasan China, termasuk ke AS.
“Amerika Serikat menolak upaya RRC (Republik Rakyat China) untuk melecehkan, mengintimidasi, mengawasi, dan menculik anggota kelompok etnis dan agama minoritas, termasuk mereka yang mencari keselamatan di luar negeri, dan warga AS yang berbicara atas nama populasi yang rentan ini,” kata Blinken, dikutip dari The Korea Times, Selasa 22 Maret 2022.
“Kami sekali lagi menyerukan kepada RRT untuk menghentikan tindakan represi transnasionalnya, termasuk mencoba untuk membungkam aktivis Uihgur Amerika dan individu Uighur lainnya yang melayani rakyat Amerika dengan menolak izin keluar bagi anggota keluarga mereka di China,” sambungnya.
Tindakan tegas tersebut datang setelah Joe Biden berbicara melalui panggilan video dengan Presiden China Xi Jinping. Dalam obrolan mereka melalui panggilan video tersebut, Biden berusaha menekan Xi untuk tidak memberikan dukungan bagi invasi Rusia ke Ukraina.
