Kosovo – Perkelahian terjadi di parlemen Kosovo, setelah seorang anggota parlemen oposisi menyiramkan air ke Perdana Menteri, Albin Kurti, saat dia berbicara tentang langkah-langkah pemerintah untuk meredakan ketegangan dengan etnis Serbia di utara negara itu.
Anggota parlemen Mergim Lushtaku, dari Partai Demokrat Kosovo, mendekati Kurti saat dia berbicara dan menyiramkan air ke arahnya. Hal itu lantas memicu keributan. Media lokal mengatakan Kurti dikawal keluar dari aula pertemuan selama kekacauan itu.
Partai oposisi Kosovo memang secara gamblang mengkritik kebijakan Kurti di utara, yang telah membuat hubungan tegang dengan sekutu utama barat. Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa juga telah berperan untuk menekan Kurti agar membantu menenangkan situasi.
Ricuh Parlemen Kosovo
Melansir dari The Guardian, Jumat, 14 Juli 2023, kekerasan pecah pada bulan Mei ketika walikota etnis Albania, yang didukung polisi mulai menjabat setelah pemilihan umum yang diboikot oleh mayoritas etnis Serbia di daerah itu.
Lusinan orang terluka dalam bentrokan antara warga Serbia setempat dan polisi Kosovo serta pasukan penjaga perdamaian pimpinan NATO, yang memicu kekhawatiran akan terjadinya konflik serupa pada 1998-1999 yang menewaskan lebih dari 10.000 orang.
Pada hari Rabu, 12 Juli 2023, Kurti mengumumkan dia akan mengurangi jumlah petugas polisi khusus yang ditempatkan di luar empat gedung kota, di wilayah mayoritas etnis Serbia di Kosovo utara, dan mengadakan pemilihan walikota baru di setiap kota.
Langkah tersebut telah membuat marah oposisi, yang berpendapat bahwa Kurti mengambil langkah yang salah selama berbulan-bulan dan membahayakan posisi internasional Kosovo.
Namun, Kurti mengungkapkan bahwa dia menerapkan hukum dan ketertiban di Kosovo utara dengan penempatan polisi dan walikota etnis Albania yang baru. AS dan UE juga telah mendesaknya untuk menjauhkan walikota dari utara sampai situasinya teratasi.
Sebagai informasi, Kosovo adalah bekas provinsi di Serbia, yang deklarasi kemerdekaannya tahun 2008. Namun, sebagian besar etnis Serbia di Kosovo telah menolak untuk mengakui kenegaraan Kosovo, yang didukung oleh Amerika Serikat dan negara Uni Eropa, tetapi bukan Rusia dan China.
