Pakistan Akan Usir 1,7 Juta Pengungsi Afghanistan, Paling Lambat 1 November 2023

Pengunsi Afghanistan di Pakistan
Sumber :
  • Al Jazeera

VIVA Dunia – Rencana Pakistan untuk mengusir ratusan ribu pengungsi dan migran Afghanistan, “tidak dapat diterima”. Hal ini diungkapkan Taliban yang juga menyangkal tuduhan Islamabad bahwa warga Afghanistan bertanggung jawab atas masalah keamanan Pakistan.

Dokter Turki Berhasil Memisahkan Bayi Kembar Siam Berusia 8 Bulan dari Pakistan

“Perilaku Pakistan terhadap pengungsi Afghanistan tidak dapat diterima,” kata Zabihullah Mujahid, juru bicara pemerintahan Taliban di Kabul, dalam sebuah postingan di platform media sosial X, melansir Al Jazeera, Jumat, 5 Oktober 2023.

“Pengungsi Afghanistan tidak terlibat dalam masalah keamanan Pakistan. Selama mereka meninggalkan Pakistan secara sukarela, negara itu harus menoleransi mereka,” katanya.

Hujan Lebat Picu Banjir Bandang Landa Pakistan, 20 Orang Tewas dalam Sehari

Pejuang Taliban memeriksa lokasi ledakan di Kabul, Afghanistan.

Photo :
  • AP Photo/Ebrahim Noroozi.

Sekitar satu juta warga Afghanistan terdaftar sebagai pengungsi di Pakistan dan 880.000 lainnya memiliki status hukum untuk tetap tinggal, menurut angka terbaru PBB.

Pakai Jubah Bebaskan Perempuan Afghanistan, Atlet Ini Didiskualifikasi dari Olimpiade 2024

Namun pemerintah sementara Pakistan pada hari Selasa 3 Oktober 2023, mengatakan bahwa ada 1,73 juta warga Afghanistan yang tinggal di Pakistan tanpa status hukum, dan menetapkan batas waktu 1 November 2023 bagi mereka untuk meninggalkan Pakistan atau menghadapi pengusiran secara paksa.

Dalam sebuah pernyataan, kelompok Hak Asasi Manusia Amnesty International mendesak Pakistan untuk melanjutkan “dukungan bersejarah” bagi pengungsi Afghanistan dengan memungkinkan mereka hidup bermartabat dan bebas dari rasa takut dideportasi ke Afghanistan.

“Mereka menjalani kehidupan yang sangat berbahaya karena harus menjalani proses yang sulit untuk mendaftar sebagai pengungsi di Pakistan; atau terjebak dalam proses panjang menunggu relokasi ke negara lain. Pengembalian paksa ke Afghanistan dapat menempatkan mereka pada risiko besar,” katanya.

Amnesty meminta Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) untuk mempercepat pendaftaran dan peninjauan permohonan warga Afghanistan yang mencari perlindungan internasional di Pakistan dan meminta Pakistan menghentikan tindakan keras terhadap para pengungsi.

Warga Afghanistan telah bermigrasi ke negara tetangga Pakistan selama beberapa dekade konflik selama invasi Soviet, perang saudara setelahnya, dan pendudukan yang dipimpin Amerika Serikat. Hampir 600.000 warga Afghanistan telah tiba sejak Taliban merebut kekuasaan di Kabul pada tahun 2021.

Pihak berwenang Taliban telah berusaha untuk “membujuk” kembali mereka yang meninggalkan negara itu, meskipun negara tersebut menderita akibat berkurangnya bantuan secara besar-besaran setelah runtuhnya pemerintah yang didukung AS.

Untuk membenarkan tindakan kerasnya, Menteri Dalam Negeri sementara Pakistan Sarfraz Bugti menuduh warga Afghanistan telah melakukan 14 dari 24 bom bunuh diri di Pakistan tahun ini.

Taliban menolak tuduhan tersebut. “Kami menyangkal semua klaim ini karena warga Afghanistan bermigrasi ke negara lain demi keselamatan dan keamanan mereka,” kata Abdul Mutalib Haqqani, juru bicara Kementerian Pengungsi dan Repatriasi Afghanistan.

“Wajar jika seseorang bermigrasi ke negara lain demi keselamatannya, dia tidak ingin ada ketidakamanan di sana,” katanya.

Pengunsi Afghanistan di Pakistan

Photo :
  • Al Jazeera

Ultimatum Pakistan kepada para migran, yang sebagian besar telah tinggal di negara itu selama bertahun-tahun, muncul setelah pertemuan para pemimpin sipil dan militer untuk meninjau situasi hukum dan ketertiban menyusul dua bom bunuh diri pada hari Jumat yang menewaskan sedikitnya 57 orang.

Bugti mengatakan salah satu pelaku bom bunuh diri adalah warga negara Afghanistan, dan dia juga menuduh badan intelijen India terlibat.

Hubungan antara Taliban dan pemerintah Pakistan telah memburuk secara signifikan, dengan bentrokan perbatasan yang menutup sementara jalur perdagangan utama antara kedua negara bertetangga tersebut pada bulan lalu.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya