- Sputnik News
Jakarta – Kini, konflik bersenjata terjadi di beberapa wilayah di seluruh dunia, dengan beberapa di antaranya masih berlanjut seperti pertempuran antara Rusia dan Ukraina, Armenia dan Azerbaijan, serta yang paling baru adalah konflik Israel di Gaza.
Meskipun demikian, ada kemungkinan besar bahwa dunia akan menyaksikan munculnya konflik baru pada tahun 2024.
VIVA Militer: Kapal perang kelas Moudge Fregate Jamaran (Ilustrasi)
- The Defense Post
Komite Penyelamatan Internasional (IRC) baru-baru ini merilis daftar pemantauan darurat untuk tahun 2024, yang memperhatikan deretan negara dengan risiko terbesar terhadap memburuknya keamanan. Negara apa saja? Simak informasinya sebagai berikut:
1. Myanmar
Konflik internal di negara tetangga Indonesia, Myanmar, telah berlangsung sejak kudeta militer pada Februari 2021. Tindakan keras yang brutal terhadap protes anti-kudeta menyebabkan meningkatnya pemberontakan kelompok etnis bersenjata di seluruh negeri.
Pasukan pemerintah dituduh melakukan pengeboman tanpa pandang bulu. IRC khawatir bahwa taktik semacam itu akan meningkat pada tahun 2024 karena kelompok etnis bersenjata dan pasukan perlawanan telah mencapai kemajuan signifikan di bagian utara negara tersebut.
Pihak militer saat ini menghadapi tantangan dari aliansi tiga kelompok etnis bersenjata di Negara Bagian Shan bagian utara. Ada juga kelompok bersenjata terbesar di wilayah Sagaing di bagian barat laut, serta kekuatan perlawanan yang lebih kecil di Negara Bagian Kayah, Negara Bagian Rakhine, dan di sepanjang perbatasan India.
"Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, militer harus menghadapi banyak lawan yang memiliki tekad kuat dan bersenjata lengkap secara bersamaan di berbagai medan," demikian laporan CrisisWatch terbaru dari Kelompok Krisis Internasional (ICG).
2. Sudan
VIVA Militer: Milisi pemberontak Sudan, Pasukan Dukungan Cepat (RSF)
- globalwitness.org
Pertempuran antara dua faksi militer di negara Sudan pada bulan April 2023 dan perundingan perdamaian yang diselenggarakan melalui mediasi internasional di Arab Saudi tidak menghasilkan penyelesaian.
"Konflik tersebut saat ini telah berkembang menjadi 'perang perkotaan berskala besar' yang hanya menerima sedikit perhatian dari komunitas internasional dan menimbulkan risiko dampak regional yang serius," demikian pernyataan IRC, di mana 25 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan mendesak dan 6 juta orang mengungsi.
Pasukan Dukungan Cepat, yang dipimpin oleh Jenderal Mohammed Hamdan Dagalo (dikenal sebagai Hemedti) dan diduga mendapat dukungan dari UEA serta panglima perang Libya Khalifa Haftar, telah melancarkan serangan multi-cabang dari pusat konflik di ibu kota Khartoum. Serangan mereka bahkan meninggalkan jejak pelanggaran hukum perang.
3. Perang Antara Republik Demokratik Kongo dan Rwanda
Kigali, Rwanda
- Wikimedia/Francisco Anzola
Pemilihan umum yang berantakan di Republik Demokratik Kongo minggu lalu menandai awal dari suatu periode baru di negara tersebut. Suhu politik yang memanas diperkirakan akan berlanjut hingga tahun 2024.
Proses pemungutan suara ditandai dengan penundaan yang signifikan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), di mana beberapa TPS bahkan tidak dibuka sepanjang hari. Pemungutan suara bahkan diperpanjang hingga hari Kamis di beberapa wilayah di negara yang kaya akan sumber daya mineral ini, dengan jumlah pemilih terdaftar mencapai 44 juta.
Sejumlah kandidat oposisi menyerukan pembatalan pemilihan umum tersebut. Félix Tshisekedi, presiden petahana, berhasil meraih suara dengan selisih yang signifikan, yang dituduh mengandung banyak kecurangan.
Ketegangan politik terjadi di tengah konflik bersenjata yang berlangsung di Kongo bagian timur dan tingginya tingkat kemiskinan. Pemberontak M23 muncul kembali di provinsi Kivu Utara di Republik Demokratik Kongo bagian timur pada November 2021.
Mereka telah dituduh oleh organisasi hak asasi manusia melakukan berbagai kejahatan perang sejak akhir tahun 2022, ketika mereka memperluas serangan mereka. Ada dugaan bahwa Rwanda, negara tetangganya, turut mengerahkan pasukan ke Kongo timur untuk memberikan dukungan militer langsung kepada M23.
