- Antara/ Widodo S Jusuf
VIVAnews - Pemerintah Indonesia melontarkan protes ke dua surat kabar Australia, The Sydney Morning Herald dan The Age. Kedua koran itu memuat informasi yang diklaim sebagai bocoran laporan diplomatik AS dari WikiLeaks, yang mensinyalir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan para pejabat lain terlibat korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
"Indonesia akan mengajukan surat protes kepada dua surat kabar Australia terkait masalah WikiLeaks. Surat itu akan disampaikan secepatnya," kata Natalegawa usai memanggil Duta Besar AS, Scot Marciel, ke Kementrian Luar Negeri di Jakarta, Jumat 11 Maret 2011.
Menurut Natalegawa, Indonesia menuntut klarifikasi kepada dua pihak, kepada pemerintah AS dan media Australia. "Pemerintah AS sudah memberi klarifikasi, sedangkan untuk kedua media Australia itu kami menuntut mereka agar memberikan [kami] hak jawab," kata Natalegawa.
Indonesia telah menyampaikan protes keras kepada AS. Protes itu disampaikan Natalegawa kepada Marciel, yang dipanggil ke Pejambon pagi ini.
Laman pembocor spesialis rahasia diplomatik, WikiLeaks, kembali menampilkan informasi yang menyinggung Indonesia. Kali ini, informasi itu menyinggung bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terlibat dalam praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, sehingga merusak reputasinya sebagai tokoh yang bersih dan reformis.
Bocoran WikiLeaks itu diklaim oleh suatu surat kabar Australia, The Age. Dalam edisi Jumat, 11 Maret 2011, koran itu menampilkan judul yang besar pada halam depan, "Yudhoyono 'Abused Power': Cables accuse Indonesian President of corruption." Berita serupa juga dimuat harian Sydney Morning Herald.
Sejumlah pejabat dan mantan pejabat Indonesia pun turut disinggung, diantaranya mantan Wapres Jusuf Kalla, Ketua MPR Taufiq Kiemas, hingga Ibu Negara Ani Yudhoyono. Kedubes AS pun menyebut penasihat presiden, TB Silalahi, sebagai salah satu informan berharga. Pengusaha Tomi Winata juga disebut-sebut punya kaitan dengan pihak istana.
Menurut Natalegawa, semua kabar dari media massa Australia itu hanya gunjingan dan tidak berdasarkan fakta. "Kami juga menyayangkan kedua surat kabar itu hanya begitu saja mempublikasikan informasi dari satu pihak [WikiLeaks] tanpa melakukan pengecekan kepada pihak-pihak lain [yang disebut di artikel]," kata Natalegawa.
Sementara itu, Marciel memahami protes yang disampaikan pemerintah Indonesia kepada AS dan menyampaikan keprihatinannya. "Saya ingin menyampaikan keprihatinan yang mendalam kepada Presiden Yudhoyono dan seluruh rakyat Indonesia," kata Marciel dalam jumpa pers bersama Natalegawa.
"Dokumen tersebut tidak mewakili sikap AS. WikiLeaks sangat tidak bertanggungjawab atas hal ini," kata Marciel.
Bey Machmudin Kukuhkan BP4 Jabar: Kesejahteraan Masyarakat Datang dari Kontribusi Keluarga Harmonis
Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengukuhkan Pengurus Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Jabar Masa Bakti 2023 - 2027.
