VIVAnews - Pemerintah India meminta perusahaan internet serta jejaring sosial untuk melakukan pengawasan terhadap konten yang beredar. Selain itu, mereka juga diminta untuk menghapus konten-konten yang berisikan pelecehan terhadap pemimpin agama atau figur politik.
Dilansir dari kantor berita BBC, Selasa 6 Desember 2011, permintaan ini disampaikan Menteri Komunikasi India Kapil Sibal pada perwakilan Google, Facebook, YouTube, dan Yahoo dalam sebuah pertemuan kemarin. Sibal juga menunjukkan contoh konten yang dimaksud, yaitu foto Perdana Menteri Manmohan Singh dan ketua Partai Kongres Sonia Gandhi yang direkayasa dengan maksud melecehkan.
Para perwakilan perusahaan internet yang diundang tidak memberikan komentar apapun terkait permintaan Sibal, namun sebelumnya mereka sempat berkata kalau pengawasan ketat mustahil dilakukan karena besarnya jumlah pengguna Internet. Tercatat, lebih dari 100 juta orang adalah pengguna Internet di India, dan 28 juta di antaranya memiliki akun Facebook.
"Semua situs telah diminta untuk tetap waspada dan memastikan tidak ada konten tak pantas yang termuat. Kami juga telah meminta mereka melakukan pengawasan secara aktif dan memfilter materi yang akan diunggah," kata seorang petugas Kementerian Komunikasi.
Sibal sendiri disebutkan merasa terganggu dengan banyaknya foto Singh dan Gandhi sehingga meminta adanya pengawasan. Rajesh Chharia, presiden Asosiasi Penyedia Jasa Internet India, mengungkapkan bahwa penyedia internet seharusnya lebih peduli dengan isu keamanan nasional.
"Saya tidak mendukung adanya sensor, menurut saya, kesadaran pribadi adalah sensor yang terbaik bagi sistem kita. Jangan melakukan sesuatu yang dapat mengganggu kedamaian India," kata Chharia. (eh)
Cara Taspen Perkuat Srikandi Jadi Penggerak Finansial
PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) menegaskan komitemnnya terus mengoptimalkan peran Srikandi jadi penggerak finansial.
