- REUTERS/Nir Elias
VIVAnews - Rival Barack Obama di pemilu presiden November mendatang, Mitt Romney, menuai kecaman atas komentarnya saat berkunjung ke Israel Minggu lalu. Komentarnya ini dianggap merusak sikap internasional Amerika Serikat dan berpotensi mengganggu stabilitas di kawasan.
Saat berpidato di Yerusalem, Romney mengatakan bahwa kota tersebut adalah ibukota Israel sesungguhnya. Jadi, jika dia terpilih presiden, dia akan memindahkan Kedutaan Besar AS di Tel Aviv ke Yerusalem, ibu kota negara.
Komentarnya ini bertentangan dengan sikap internasional AS yang masih abu-abu soal hal ini. Tiga presiden AS sebelumnya bahkan tidak berani mengatakan Yerusalem adalah ibukota Israel sebelum diputuskan dalam perundingan damai dengan Palestina.
"Kami mengecam pernyataannya. Mereka yang bicara soal solusi dua-negara harus tahu bahwa tidak akan ada negara Palestina tanpa Yerusalem Timur. Yang dia (Romney) lakukan di sini hanya memicu ekstremisme, kekerasan dan kebencian, ini tidak bisa diterima," kata kepala negosiasi damai Palestina, Saeb Erekat, dilansir Reuters.
Israel menduduki Yerusalem pada perang tahun 1967. Resolusi Dewan Keamanan PBB mengecam Undang-undang Israel tahun 1980 yang mengklaim bahwa Yerusalem adalah ibukota negara. Menurut PBB, klaim ini melanggar hukum internasional.
Banyak negara, termasuk Amerika Serikat, kala itu tidak mengakui klaim negara zionis tersebut. Itulah sebabnya, mereka mendirikan kedutaan besar di Tel Aviv, bukan di Yerusalem. Kedatangan Romney di Israel demi mendulang suara warga Yahudi di Amerika yang jumlahnya 6,5 juta orang.
"Pembuat kebijakan Amerika harus mengabaikan orang munafik ini (Romney) yang mencoba mengumpulkan suara dengan mengorbankan hak-hak rakyat Palestina. Dia harus paham, masa-masa itu telah berakhir dan negara-negara Arab tidak akan membiarkannya mengacau demi menarik hati pemilih," kata Yasser Abed Rabbo, sekretaris jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).
Kritik senada disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih Josh Earnest. "Jika Romney tidak setuju dengan sikap AS, berarti dia juga tidak setuju dengan sikap yang diambil presiden seperti Bill Clinton dan Ronald Reagan," kata Earnest. (sj)
Terima Peta Jalan Aksesi Keanggotaan OECD, Indonesia Perkuat Komitmen Aktif dalam Tatanan Dunia
Menjadi anggota OECD memungkinkan Indonesia memperkuat komitmen konstitusionalnya untuk berpartisipasi dalam tatanan dunia.
