Sumber :
- REUTERS/Adnan Abidi/Files
VIVAnews
- Jutaan buruh India melakukan mogok kerja selama dua hari terhitung Rabu ini. Mereka turun ke jalan untuk berdemo memprotes kebijakan anti-buruh yang digulirkan oleh pemerintah.
Dalam unjuk rasa yang diikuti oleh 11 kelompok buruh itu, mereka menyuarakan keberatan beberapa kebijakan reformasi ekonomi yang diluncurkan pemerintah.
Perdana Menteri (PM) India, Manmohan Singh sebelumnya telah meminta para buruh untuk tidak ikut aksi unjuk rasa tersebut. Menurutnya dengan turun ke jalan, malah akan mengakibatkan kerugian yang besar bagi ekonomi India. Padahal India tengah mengalami pertumbuhan eonomi paling lambat dalam satu dekade terakhir.
Namun permintaan Singh minggu ini diacuhkan, setelah pemerintah menolak memenuhi tuntutan serikat buruh yang meminta membatalkan kebijakan reformasi ekonomi terhitung diberlakukan mulai tahun lalu.
Reformasi yang dituntut untuk dibatalkan oleh kaum buruh meliputi kesempatan seluas-luasnya bagi investasi asing di bidang ritel, penerbangan dan asuransi, menaikkan harga solar bersubsidi yang digunakan oleh petani serta mengurangi jumlah pasokan tabung gas bersubsidi.
"Para buruh benar-benar diabaikan dan inilah yang tercermin di dalam kebijakan anti-buruh pemerintah," ujar Sekretaris Jenderal Pusat Serikat Dagang India, Tapan Sen seperti dikutip laman Channel News Asia, Rabu 20 Februari 2013.
Dalam unjuk rasa tersebut serikat buruh mengharapkan jumlah buruh yang turun ke jalan akan lebih besar dibanding tahun lalu.
"Pada Februari tahun lalu, diperkirakan ada 100 juta buruh yang berpartisipasi dalam unjuk rasa serupa. Pada tahun ini kami mengharapkan jumlah yang lebih banyak lagi dapat ikut serta," kata Sen.
Sementara itu para pengusaha mengaku mengalami kerugian yang besar akibat unjuk rasa itu. Asosiasi Kamar Dagang dan Industri India memperkirakan kerugian mencapai angka 200 miliar Rupee atau setara Rp36 triliun.
"Situasi ekonomi nasional India dapat memburuk, karena terdapat gangguan dalam jalur suplai komoditas penting," ujar perwakilan asosiasi itu.
Sektor keuangan dan transportasi merupakan sektor yang cukup terpengaruh akibat aksi unjuk rasa tersebut. (sj)
![Plt Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Chatarina Muliana.]()
![img_title]()
Namun permintaan Singh minggu ini diacuhkan, setelah pemerintah menolak memenuhi tuntutan serikat buruh yang meminta membatalkan kebijakan reformasi ekonomi terhitung diberlakukan mulai tahun lalu.
Reformasi yang dituntut untuk dibatalkan oleh kaum buruh meliputi kesempatan seluas-luasnya bagi investasi asing di bidang ritel, penerbangan dan asuransi, menaikkan harga solar bersubsidi yang digunakan oleh petani serta mengurangi jumlah pasokan tabung gas bersubsidi.
"Para buruh benar-benar diabaikan dan inilah yang tercermin di dalam kebijakan anti-buruh pemerintah," ujar Sekretaris Jenderal Pusat Serikat Dagang India, Tapan Sen seperti dikutip laman Channel News Asia, Rabu 20 Februari 2013.
Dalam unjuk rasa tersebut serikat buruh mengharapkan jumlah buruh yang turun ke jalan akan lebih besar dibanding tahun lalu.
"Pada Februari tahun lalu, diperkirakan ada 100 juta buruh yang berpartisipasi dalam unjuk rasa serupa. Pada tahun ini kami mengharapkan jumlah yang lebih banyak lagi dapat ikut serta," kata Sen.
Sementara itu para pengusaha mengaku mengalami kerugian yang besar akibat unjuk rasa itu. Asosiasi Kamar Dagang dan Industri India memperkirakan kerugian mencapai angka 200 miliar Rupee atau setara Rp36 triliun.
"Situasi ekonomi nasional India dapat memburuk, karena terdapat gangguan dalam jalur suplai komoditas penting," ujar perwakilan asosiasi itu.
Sektor keuangan dan transportasi merupakan sektor yang cukup terpengaruh akibat aksi unjuk rasa tersebut. (sj)
Uang Pangkal Melonjak Drastis, Prodi Kebidanan di UNS dari Rp25 Juta Jadi Rp125 Juta
Dalam hal ini Agung Lucky Pradita mengungkapkan, bahwa tarif uang pangkal atau Iuran Pengembangan Institusi (IPI) naik berkali-kali lipat atau daripada tahun sebelumnya.
VIVA.co.id
17 Mei 2024
Baca Juga :
