VIVAnews - Presiden Prancis Nicolas Sarkozy mengatakan Prancis akan kembali bergabung dalam kepemimpinan Organisasi Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Kendati masih berstatus anggota, Prancis keluar dari kepemimpinan NATO lebih dari 40 tahun silam pada masa pemerintahan Charles de Gaulle.
"Ini untuk kepentingan Prancis dan Eropa, kita tidak bisa terus melindungi apa pun jika kita terus bersembunyi," kata Sarkozy di hadapan pakar pertahanan di sekolah staf militer di Paris, Rabu 11 Maret 2009, seperti dimuat laman stasiun televisi Al Jazeera.
Sarkozy mengatakan ia akan meminta pemungutan suara di parlemen berkaitan dengan reintegrasi Prancis ke dalam NATO. Sebagian besar pengamat yakin Sarkozy akan mendapat dukungan mayoritas.
Sekretaris Jenderal NATO, Jaap de Hoop Scheffer, menyambut baik niat Prancis ini. "Sekarang tinggal menunggu parlemen Prancis untuk memberikan pendapatnya, namun pernyataan Sarkozy sudah jelas," kata dia.
Dibentuk pada 4 April 1949, NATO merupakan aliansi militer negara-negara Eropa Barat dan AS untuk mengantisipasi ancaman serangan dari Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur yang membentuk Pakta Warsawa semasa Perang Dingin.
Prancis merupakan negara keempat terkuat di NATO. Namun, tak senang dengan pengaruh dominan AS dan Inggris, Prancis di bawah de Gaulle menyatakan penarikan diri dari struktur komando NATO pada 1966. Sejak saat itu Prancis tak terlibat dalam pengambilan keputusan aliansi militer beranggotakan 26 negara itu.
Namun pengumuman Sarkozy membuat pengaruh Prancis kembali diperhitungkan. Ini juga akan berdampak besar bagi misi NATO di beberapa negara seperti di Afghanistan, tempat 2.800 tentara Prancis bertugas.
Sementara itu, lawan politik Sarkozy menilai langkah presiden ini akan membatasi kebebasan Prancis di dunia internasional. Beberapa anggota kubu konservatif juga menyatakan Sarkozy telah mengkhianati visi de Gaulle mengenai Prancis yang mandiri.
Meski Prancis merupakan salah satu pendiri NATO, de Gaulle berpendapat Prancis tidak ingin terlibat dalam perang yang tidak mereka inginkan.
Eks Anak Buah SYL Sebut BPK Minta Uang Rp12 Miliar untuk WTP, KPK Ultimatum Begini
KPK memberikan ultimatum atas keterangan seorang pejabat Kementerian Pertanian bahwa ada oknum di BPK meminta Rp 12 miliar agar bisa menerbitkan predikat WTP.
