Sumber :
- REUTERS/Marko Djurica
VIVAnews -
Perekonomian Palestina terus tersungkur akibat penjajahan yang dilakukan Israel di Tepi Barat. Menurut perhitungan Bank Dunia, setiap tahunnya Palestina kehilangan potensi ekonomi hingga US$3,4 miliar atau lebih dari Rp38,1 triliun karena blokade.
Diberitakan
Al-Arabiya
, Selasa 8 Oktober 2013, situasi ini bisa sedikit membaik jika saja Israel mencabut larangan pengembangan ekonomi di 61 persen wilayah Tepi Barat yang mereka kuasai. Jika demikian, maka ekonomi Palestina bisa berkembang 35 persen dari GDP tahun 2011.
"Lebih dari setengah wilayah Tepi Barat yang kaya akan sumber daya alam dan pertanian, tidak bisa diakses oleh warga Palestina," ujar Bank Dunia dalam laporannya.
Bank Dunia juga menuliskan bahwa dibebaskannya Tepi Barat dari kekangan Israel, ketergantungan Palestina akan bantuan luar negeri akan berkurang hingga setengahnya. Kinerja pemerintah juga akan meningkat, seiring akan semakin terkikisnya defisit yang selalu mereka alami.
Baca Juga :
Kesaksian Warga, Gempa Garut Dirasakan Besar dan Terdengar Rumah Gemeretak dan Kaca Bergetar
Baca Juga :
Aksi Mulia Prajurit Wing Komando I Kopasgat Sentuh Warga Kampung Jatiwaringin Pondok Gede
Israel mengatakan bahwa mereka berencana membebaskan sebagian lahan Palestina, tergantung dari perkembangan dialog kedua negara. Kuartet Timur Tengah, yaitu PBB, Uni Eropa, Amerika dan Rusia, bulan lalu mempublikasikan rencana perbaikan ekonomi Palestina, sebagai bentuk dorongan bagi negosiasi damai dua negara.
Rencana yang disebut "Inisiatif Ekonomi Palestina" itu akan fokus pada pertumbuhan sektor swasta. Ada delapan sektor kunci yang jadi target pembangunan, di antaranya adalah konstruksi, pertanian, energi dan air, serta pariwisata. (eh)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Israel mengatakan bahwa mereka berencana membebaskan sebagian lahan Palestina, tergantung dari perkembangan dialog kedua negara. Kuartet Timur Tengah, yaitu PBB, Uni Eropa, Amerika dan Rusia, bulan lalu mempublikasikan rencana perbaikan ekonomi Palestina, sebagai bentuk dorongan bagi negosiasi damai dua negara.
