Pakai Cara Hitler, Rusia Akan Caplok Negara-negara Eks-Soviet?

VIVAnews - Setelah Crimea, Rusia menyiratkan tanda-tanda mulai mendekati Estonia, Latvia, dan Lithuania. Dengan alasan melindungi warga berbahasa Rusia, pemerintah Kremlin disebut-sebut akan mencaplok satu per satu negara-negara bekas Uni Soviet ini.

Diberitakan Reuters, Rabu 19 Maret 2014, Negara Beruang Merah resah terhadap perlakuan warga minoritas Rusia oleh pemerintah Estonia. Menurut perwakilan Rusia di PBB, warga berbahasa Rusia di timur negara itu mengeluhkan pemaksaan pemerintah agar mereka mau berbicara bahasa Estonia.

Alasan ini jugalah yang mendasari pencaplokan Crimea di Ukraina oleh Rusia. Pemerintahan Presiden Vladimir Putin beralasan, Rusia berhak untuk melindungi warga-warga berbahasa Rusia di negara lain.

Hal ini disampaikan Rusia dalam rapat Dewan HAM PBB di Jenewa, seperti tercantum dalam pernyataan departemen informasi PBB. Dalam kesimpulan rapat itu, Rusia mendukung penuh perlindungan terhadap hak-hak berbahasa etnis minoritas.

"Bahasa seharusnya tidak digunakan untuk memisahkan atau mengisolasi kelompok. Rusia prihatin atas langkah-langkah yang diambil Estonia begitu juga Ukraina dalam masalah ini," ujar perwakilan Moskow di PBB.

Ketiga negara bekas Soviet, baik Estonia, Latvia, Lithuania, telah menunjukkan kekhawatirannya terhadap niat Moskow ini. Mereka khawatir, apa yang terjadi di Crimea akan terjadi juga di negara mereka.

Cara Hitler

BBC menuliskan, alasan Rusia ini persis seperti apa yang disampaikan pemimpin Jerman Adolf Hitler 80 tahun lalu. Saat itu, Jerman di bawah kediktatoran Hitler mulai mencaplok negara-negara di sekelilingnya dengan dalih melindungi warga berbahasa Jerman yang termarjinalkan.

Jargon Hitler tahun 1930an itu adalah "mempersatukan dan melindungi" warga-warga berbahasa Jerman. Alasan linguistik inilah yang kemudian digunakan Rusia saat ini.

Ukraina membantahnya. Di Dewan HAM, Ukraina mengatakan bahwa penyidik PBB tidak menemukan bukti yang kredibel soal perlakuan buruk terhadap kelompok minoritas Rusia seperti yang dituduhkan Moskow.

Klaim Rusia ini semakin diprovokasi oleh media setempat yang mengatakan bahwa di Crimea "terjadi pertumpahan darah hampir seperti Suriah".

Pemerintahan Kiev mengatakan bahwa mereka mendukung dan melindungi hak-hak kelompok minoritas, "dengan standar internasional tertinggi". Di PBB, Ukraina meminta bantuan untuk melindungi warga Ukraina, Muslim Tatar dan kelompok etnis minoritas lainnya di Crimea "yang hak-haknya dilanggar oleh penjajahan Rusia."

Pernyataan Ukraina ini langsung disambut Wakil Presiden AS Joe Biden yang saat ini  berada di ibukota Lithuania, Vilnius. Kedatangannya untuk memastikan dukungan AS, Uni Eropa dan Nato terhadap Lithuania, Estonia dan Latvia dari tangan Putin. (eh)

Anggarkan Rp 5 Triliun, Pemerintah Targetkan 1,14 Juta Orang Ikut Program Kartu Prakerja Tahun Ini

Program pelatihan Kartu Prakerja dipastikan masih akan berlanjut di tahun 2024 ini, dengan target jangkauan lebih dari satu juta warga.

VIVA.co.id

15 Mei 2024