Indonesia Tangkap 200 Pencuri Ikan Asal Malaysia

VIVAnews - Pemerintah Indonesia pada Rabu, 19 November 2014 mengatakan telah menangkap 200 nelayan asal Malaysia yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Hal itu disampaikan oleh seorang pejabat berwenang kepada kantor berita Reuters. 

Reuters melaporkan Indonesia kehilangan pemasukan keuangan senilai US$25 miliar setiap tahunnya akibat pencurian ikan. Oleh sebab itu, menurut Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto, Pemerintah RI menggelar razia yang dimulai pekan ini. 

Penangkapan ini diduga akan memicu ketegangan di antara kedua negara, sebab sejak awal dilantik, Presiden Joko Widodo menyatakan akan bersikap lebih tegas terhadap aksi pencurian ikan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu, juga akan memfokuskan pemerintahannya terhadap sektor maritim. 

"Presiden telah mengatakan bahwa sektor maritim kami dalam situasi yang darurat, jadi kami membutuhkan sebuah pendekatan baru dan tegas. Oleh sebab itu, Beliau menyatakan perang terhadap penangkapan ikan ilegal," kata Widjajanto kepada Reuters. 

Dia menambahkan, RI mencoba mengirimkan sebuah pesan yang jelas kepada negara tetangga kami seperti Negeri Jiran dan China, yang kerap mengoperasikan kapal ilegal di teritori Indonesia. 

"Itu bukan lah situasi yang normal bagi kami," imbuh Widjajanto. 

Dia mengatakan, akan ada sekitar 300 nelayan ilegal lainnya yang akan ditahan dalam beberapa hari ke depan. Pemerintah Indonesia juga berencana untuk mengajukan nota protes kepada negara-negara yang terlibat aksi penangkapan ikan tersebut. 

Fakta penangkapan ini, menyusul komentar keras dari Jokowi yang menyerukan agar kapal-kapal asing ditenggelamkan jika mereka terbukti melakukan penangkapan ikan secara ilegal. 

"Sudahlah nggak usah tangkep-tangkepan, langsung tenggelamkan saja. Hal tersebut akan membuat mereka berpikir dua kali. Tetapi, selamatkan dulu kru kapalnya sebelum ditenggelamkan, " kata Jokowi. 

Selain itu, untuk memperkuat pengawasan di teritori laut, pada pertengahan Desember mendatang, RI akan membentuk petugas patroli yang bertugas untuk mencegah terjadinya aksi pembajakan dan penangkapan ikan secara ilegal.