Australia Alihkan Isu Pembayaran Kru Kapal Pencari Suaka

Menteri Luar Negeri RI. Retno LP Marsudi.
Sumber :
  • ANTARA/Sigid Kurniawan
VIVA.co.id
Kemlu: Hubungan RI dan Australia Tidak di Titik Nadir
- Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P Marsudi, meminta Pemerintah Australia tak mengalihkan isu mengenai pembayaran uang terhadap kapten dan kru kapal pencari suaka untuk mengarahkan kapal mereka ke perairan Indonesia. Menurut laporan kepolisian Pulau Rote yang kini menahan kapten dan kru kapal, masing-masing personil diberi uang oleh penjaga perbatasan dan bea cukai Australia senilai AUD$5.000 atau setara Rp51 juta. 

Marty Natalegawa: Hubungan RI-Australia Kini di Titik Nadir
Mantan Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda itu pada Sabtu pekan lalu telah meminta penjelasan kepada Duta Besar Australia untuk Indonesia, Paul Grigson di sela sebuah acara di Hotel Grand Sahid, Jakarta Selatan. Melalui pesan pendek, Retno meminta agar Pemerintah Australia memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan melalui Grigson. 

Menteri Australia Tahu Fakta Soal Bayar Penyelundup Manusia
"Sebenarnya tidak sulit bagi Australia untuk menjawab pertanyaan saya hari Sabtu kemarin mengenai isu pemberian uang dan bukannya mengalihkan isunya," tulis Retno kepada VIVA.co.id pada Senin, 15 Juni 2015. 

Kalimat Retno itu untuk merespons komentar pedas Menlu Julie Bishop yang menyebut Australia kini kewalahan mengatasi kapal pencari suaka. Bishop justru menduga adanya keterlibatan oknum polisi agar sengaja meloloskan sindikat pencari manusia membawa pencari suaka menggunakan kapal berlayar ke Australia dan Selandia Baru. 

"Cara paling baik bagi Indonesia menyikapi kekhawatiran Operasi Kedaulatan Perbatasan yaitu Indonesia melakukan operasi perbatasannya sendiri," kata Bishop. 

Sementara, menurut anggota parlemen dari Partai Hijau, Sarah Hanson-Young, komentar Bishop tersebut justru tak membantu sama sekali. Terlebih situasi hubungan Australia dan Indonesia justru tengah rentan, khususnya usai terjadi eksekusi mati terhadap dua bandar narkoba, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.

"Apakah betul dana dari pembayar pajak digunakan oleh pemerintah untuk menyuap sindikat pencari suaka agar kembali ke Indonesia? Itu pertanyaan yang cukup sederhana. Alasan yang dikemukakan oleh Perdana Menteri dan Menteri Imigrasi tak menjawab semua pertanyaan tersebut," kata Young seperti dikutip harian The Guardian

Dia bahkan turut menyerukan agar Polisi Federal Australia turut menyelidiki tuduhan tersebut. 

"Pemerintah sebenarnya tidak siap untuk mengatakan kepada rakyatnya sendiri berapa banyak uang yang telah diberikan kepada para penyelundup pencari suaka itu," kata Young. 

Dia menyebut pemerintah memang memiliki tugas dan mandat untuk menghentikan perahu pencari suaka. Tetapi, mereka tak memiliki mandat untuk melanggar hukum dan menyerahkan sejumlah uang dalam nominal yang besar di lautan. (ren)
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya