Sumber :
- ANTARA FOTO/Zabur Karuru
VIVA.co.id
- Menteri Luar Negeri Jepang, Fumio Kishida, mengumumkan pemerintahnya siap memberikan bantuan senilai US$4,5 juta atau setara Rp59 miliar kepada pengungsi Rohingya yang dikucilkan oleh Pemerintah Myanmar. Pengumuman itu disampaikan oleh Kishida pada Sabtu kemarin ketika memberikan sambutan di Universitas PBB di Tokyo.
Harian Australia, Sydney Morning Herald (SMH), Minggu, 21 Juni 2015 melansir bantuan senilai Rp59 miliar akan diberikan Negeri Sakura melalui organisasi internasional. Ini merupakan aksi pertama dari Pemerintah Jepang yang mencerminkan dukungan terhadap kaum imigran Rohingya. Selain itu, Negeri Sakura juga berniat untuk membantu memberikan bantuan kemanusiaan seperti membangun tenda tempat penampungan dan menyediakan pasokan logistik bagi kaum Rohingya yang meninggalkan Myanmar menggunakan kapal.
Bantuan diberikan melalui organisasi internasional seperti Organisasi Migran Internasional (IOM) dan kantor Komisi Tinggi PBB untuk pengungsi (UNHCR). Selain itu, di kesempatan tersebut, Negeri Sakura turut mengungkap rencana program pertukaran antara Jepang dengan negara Asia lainnya.
Jepang akan mengirim 300 pemuda dari luar negeri untuk diundang datang ke Hiroshima dan Nagasaki untuk berdiskusi mengenai isu terkait pembangunan perdamaian.
"Untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi di Asia, penting untuk membuat Asia tetap damai," kata Kishida di sebuah konferensi mengenai pembangunan perdamaian, rekonsiliasi nasional dan demokratisasi di Asia.
Inisiatif lainnya yang diberikan oleh Jepang yaitu pelatihan bagi lebih dari 1.800 pejabat administratif untuk mendukung rekonsiliasi nasional di Sri Lanka. Dia turut menggarisbawahi kontribusi Jepang bagi Nepal ketika diguncang gempa hebat pada April lalu.
Konferensi itu turut dihadiri oleh pemenang Nobel Perdamaian sekalis mantan Presiden Timor Leste, Jose Ramos-Horta. Dalam pidatonya, Ramos Horta berpendapat walaupun Asia terlihat telah mengalami kemajuan dalam hal perdamaian, stabilitas, kesejahteraan ekonomi dan demokrasi, tetapi banyak upaya konsisten lainnya yang perlu dilakukan demi memastikan demokrasi yang sesungguhnya dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
Myanmar Diminta Tak Diskriminatif Terhadap Rohingya
Caranya mengubah secara radikal kebijakan dan praktik kekerasan.
VIVA.co.id
15 April 2016
Baca Juga :
