- REUTERS/Siegfried Modola
VIVA.co.id - Sebuah laporan investigasi independen menganggap PBB gagal melindungi anak-anak di Afrika. Laporan yang disampaikan oleh Peacekeeper ini menyorot kegagalan PBB dalam merespons kasus-kasus penyiksaan terhdap anak-anak di Central African Republic (CAR) atau Republik Afrika Tengah.
Melalui laporan yang bertajuk Taking Action on Sexual Esploitation and Abuse, kelompok Peacekeepers mengatakan PBB dianggap tidak mengambil tindakan yang diperlukan setelah adanya dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh tentara asal Prancis pada anak laki-laki di Afrika.
"Hasil akhirnya adalah kegagalan institusional kotor untuk menanggapi tuduhan dalam cara yang berarti," kata lembaga tersebut seperti dikutip dari Al Jazeera, Jumat, 18 Desember 2015.
Panel investigasi yang dipimpin oleh Marie Deschamps, mantan Hakim Mahkamah Agung Kanada, mengecam PBB karena tidak bertanggungjawab untuk mengatasi permasalahan ini dan tidak adanya kesediaan anggota PBB untuk mengambil tindakan.
Tuduhan pelecehan diajukan oleh 10 anak-anak dan diduga terjadi di pusat pengungsi dekat bandara Bangui antara Desember 2013 dan Juni 2014. Anak yang berusia enam tahun, menceritakan, ia mendekati seorang tentara Prancis untuk meminta makanan, namun sebelum memberikan makanan, pasukan tersebut memintanya melakukan aksi seksual.
Terkait dengan kasus tersebut, pemerintah Prancis sudah diberitahu pada bulan Juli 2014 oleh komisaris tinggi PBB untuk hak asasi manusia.
Harian The Guardian mengatakan, karyawan PBB yang mengetahui insiden ini, menyerahkan laporannya kepada otoritas Perancis setelah atasannya di PBB gagal melakukan tindakan.
Menanggapi laporan tersebut, Sekjen PBB Ban Ki Moon bersumpah akan meninjau kembali laporan tersebut dan mengambil tindakan secepatnya.
"Laporan tersebut menggambarkan PBB gagal memberikan tindakan yang berarti ketika berhadapan dengan informasi tentang kejahatan terhadap anak-anak yang rentan," kata Ban Ki Moon dalam sebuah pernyataan.
"Saya menyampaikan penyesalan terdalam saya karena anak-anak ini telah dikhianati oleh orang-orang yang seharusnya melindungi mereka," katanya menegaskan.
Ban menambahkan, meski pun pelaku kekerasan bukanlah tentara PBB, namun laporan itu menunjukan kegagalan PBB yang tak segera merespons kekerasan itu dengan cepat, peduli, dan rasa sensitif.
PBB Minta Indonesia Moratorium Hukuman Mati
Proses pengadilan dianggap tidak adil dan tidak transparan.
