- Reuters/Toru Hanai
VIVA.co.id – Jepang menyatakan bahwa arah kebijakan pertahanannya tidak akan berubah, meskipun terdapat penambahan peran dari Pasukan Bela Diri (Self-Defense Forces) negeri itu.
Penambahan dimaksud yaitu dari pendekatan militer yang bersifat soft power menjadi mempertimbangkan penggunaan kekuatan militer menjadi asertif sebagai upaya collective self-defense.
Langkah ini dilakukan akibat perkembangan isu keamanan di wilayah Asia Timur, terutama oleh Korea Utara, China, serta terorisme internasional.
Konselor Bidang Politik Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia, Takonai S, mengatakan, berpijak pada Undang Undang Keamanan dan Perdamaian (Legislation for Peace and Security) yang disahkan pada September 2015, kebijakan keamanan Jepang yang baru ini arahnya akan tetap sama sebagai entitas militer yang berorientasi lebih ke dalam negeri.
Artinya, Takonai melanjutkan, militer Jepang tidak akan bersikap agresif dan hanya bertindak bila ada negara yang menyerang.
"Tapi, karena melihat situasi keamanan di kawasan dan dunia, maka kami mendapat peran baru, yakni Pasukan Bela Diri Jepang diperbolehkan berkontribusi lebih aktif untuk perdamaian dan stabilitas internasional," kata Takonai kepada VIVA.co.id, saat Perayaan “Japan Self-Defense Forces Day” di Jakarta, Rabu malam, 1 Juni 2016.
Kendati demikian, ia menjamin Jepang tetap berupaya menyelesaikan konflik dengan cara damai, dan tidak menggunakan opsi penggunaan kekuatan militer.
Perubahan kebijakan pertahanan negeri Sakura ini bukanlah dalam singkat. Jauh sebelumnya, tepatnya pada 9 Januari 2007, ketika Shinzo Abe pertama kali menjabat sebagai perdana menteri.
Saat itu, parlemen Jepang menyetujui usulan PM Abe untuk membentuk Departemen Pertahanan (Department of Defense) sebagai peningkatan status Badan Pertahanan Jepang (Japan Defense Agency).
Usulan tersebut mengacu pada National Defense Program Outline pada 9 Desember 2004. Meski begitu, aliansi militer Jepang dan AS adalah sesuatu yang tak terpisahkan.
Jepang Prihatin Cara China Atasi Wilayah Sengketa
Kedua negara terlibat sengketa di Laut China Timur.
