- Anwar Sadat
VIVA – Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI akan menindak tegas tempat hiburan malam yang menjalankan praktik prostitusi, peredaran narkotika dan perjudian. Ia meminta para pengusaha hiburan malam agar mematuhi aturan yang berlaku di Ibukota
"Pemerintah terus mengingatkan pengusaha untuk menjaga tempatnya agar tidak digunakan sebagai tempat prostitusi, narkoba maupun perjudian," kata Sandiaha di Balai Kota DKI Jumat 9 Februari 2018.
Sandiaga mengatakan, jika tempat hiburan malam menaati aturan yang berlaku, tidak melakukan kegiatan yang melanggar hukum, Pemprov DKI akan mendukungnya karena tempat hiburan tersebut dapat membuka banyak lapangan pekerjaan. Apabila melanggar maka hukum akan ditegakkan.
"Kita ingin fokus kita ke depan adalah mendorong pariwisata yang tentunya bisa menciptakan begitu banyak lapangan kerja, dalam satu usaha pariwisata seperti perhotelan seperti restoran dan cafe maupun tempat-tempat hiburan itu lapangan kerja diciptakan," ujarnya
Dalam kondisi sekarang ini dimana tempat hiburan malam tengah menjadi sorotan, Sandiaga melihat ada pihak yang sengaja membenturkan pemerintah dengan para pengusaha. Pernyataan Sandiaga ini sekaligus menanggapi soal tindak lanjut pengawasan tempat hiburan malam di ibukota yang diduga melegalkan narkotika.
"Memang sekarang banyak sekali yang mencoba membentur-benturkan pengusaha dan pemerintah. Hari ini makannya kita kumpulin Kadin, asosiasi perhotelan dan restoran juga sudah bertemu kemarin. Kita ingin mereka semua menjalankan peraturan dan ketentuan," ujarnya.
Sandiaga mengatakan, untuk menghadapi hal tersebut saat ini Pemprov akan lebih sering melakukan dialog terbuka dengan para pengusaha. Ini agar tercipta iklim usaha yang kondusif.
Dimana pemerintah dapat memberikan rasa kepercayaan bagi para pengusaha dan investor untuk melakukan aktifitas bisnisnya di Ibukota.
"Kita ingin ada dialog yang terbuka. Dialog yang bisa mudah-mudahan kembalikan rasa kepercayaan dari pada investor untuk terus berinvestasi dan menciptkan lapangan kerja," ujarnya.
Ketua DPRD Minta Pemprov DKI Perbaiki Kualitas APBD, Singgung Permukiman Kumuh
Ketua DPRD DKI menilai RKPD tahun 2025 tidak fokus.
