- Istimewa
VIVA – Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta memastikan menunda rapat pembahasan konten poster anti kekerasan perempuan dan anak. Penundaan rapat ini lantaran kekeliruan dalam daftar undangan yang terdapat Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Kepala Dinas PPAPP Tuty Kusumawi mengakui ada kekeliruan dalam daftar undangan yang menyertakan bagian ormas yang sudah dilarang pemerintah. "Kami akui ada kesalahan,” kata Tuty, dalam keterangannya, Jumat 14 Juni 2019.
Tuty menegaskan tidak menyadari bahwa salah satu peserta yang diundang adalah ormas yang dibubarkan pemerintah
Dia menjelaskan pihaknya berencana mengadakan rapat ini untuk menindaklanjuti adanya permohonan dari komunitas perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan.
Komunitas tersebut menganggap konten poster mengenai anti kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dipasang di MRT Jakarta bias gender.
"Tujuannya untuk mendapatkan masukan dan pendapat utuh mengenai perempuan dan anak. Saya juga tidak melihat secara detil daftar undangan saat menandatangani. Sebab, sudah melalui pemeriksaan Plt. Kabid dan Sekretaris Dinas,” jelas Tuty.
Kemudian, ia menekankan Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta berkomitmen mentaati ketentuan dari pemerintah. Pihaknya memastikan melakukan koreksi dan mengakui telah terjadi kekeliruan yang tidak akan terulang lagi.
Sebelumnya, undangan terkait rapat pembahasan konten poster anti kekerasan perempuan dan anak yang diinisiasi Dinas PPAPP Pemprov DKI. Rapat ini sedianya digelar di ruang rapat Lantai 5, Dinas PPAPP DKI Jakarta, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jumat, 14 Juni 2019.
Adapun Muslimah HTI masuk dalam 20 daftar undangan yang tercantum. Jumlah peserta undangan yang tercantum saat itu mencapai 25 orang. (ren)
