Ahok Ditawari Pegang BUMN, Marzuki Alie: Temuan BPK Diselesaikan Dulu

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Sumber :
  • IG BasukiBTP

VIVA – Menteri BUMN Erick Thohir menawarkan mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk bergabung menduduki jabatan di salah satu perusahaan milik negara. Mengenai hal ini, mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie mengatakan bahwa sebaiknya kasus hukum dugaan korupsi yang menyeret nama Ahok diselesaikan terlebih dulu.

Hasto dan Ahok Sampaikan Pesan Megawati untuk Politisi Muda

Hal tersebut dinilai penting karena track record dalam menentukan pemimpin BUMN harus menjadi pertimbangan utama.

"Jangan menjadi preseden buruk, karena kondisi BUMN yang sudah banyak terpuruk karena fraud. PT Jiwasraya yang diam-diam, sudah defisit puluhan T (triliun)," kata Marzuki lewat Twitternya, dikutip Rabu, 13 November 2019.

Ruko Milik Ahok di Medan Terbakar, Tiga Orang Alami Luka Bakar

Menurut dia, hal tersebut berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Tapi, kasus ini masih menggantung dan belum diselesaikan. Selama belum diselesaikan, maka kasus itu tidak selesai.

"Ini enggak baik, seolah ada diskriminasi. Dulu di PTSB hanya Rp 94 juta antar BUMN, kasusnya dijadikan kasus pidana. Itu temuan BPK yang bisa diselesaikan karena sama-sama BUMN," ujarnya.

PDIP Rayakan Imlek, Hasto Kenang saat Usung Ahok Jadi Cagub DKI

Ia mengatakan, temuan BPK itu persoalan legal, maka apa pun wajib diselesaikan temuan tersebut. Menurut dia, harusnya tidak perlu takut apabila tidak bersalah. Sebab, ini temuan BPK dan kerugian negaranya jelas.

"Selama belum diselesaikan, maka kasus itu tidak selesai. BPK itu lembaga, temuannya masih nyangkut di Pemprov DKI, itu harus diselesaikan. Apapun wajib diselesaikan, kalau tidak bersalah gak usah takut dan gak usah baper. BTP itu teman saya, satu daerah, maju gubernur juga karena motivasi dari cerita saya," jelasnya.

Komut Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Ahok Sebut Pertamina Bisa Tetap Untung Bila Tak Naikkan Harga BBM 2022

Ahok berharap, subsidi BBM yang diberikan Pemerintah dievaluasi dari yang tadinya ke produk, jadi langsung ke penerima.

img_title
VIVA.co.id
11 Februari 2022