- VIVA/Agus Rahmat
VIVA – Direktur Utama PT INKA, Budi Noviantoro mengaku, akibat terganjal kasus korupsi pengadaan bus oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta pada 2013 silam, pihaknya hingga hari ini masih tak kunjung mendapat kejelasan atas pengadaan bus armada TransJakarta tersebut.
Budi mengatakan, akibat kasus tersebut proses pengadaan bus armada TransJakarta terhenti dan status dari proses pengadaan bus menggantung hingga saat ini.
"Kita sudah berkali-kali minta untuk difasilitasi. Progresnya, ada temuan BPK yang menyatakan bahwa (proses pengadaan) itu harus dibatalkan," kata Budi di Kantor Kementerian BUMN, kawasan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin 19 Agustus 2019.
Budi menjabarkan, temuan terkait dugaan awal korupsi pada kasus yang membuat proses pengadaan bus TransJakarta dihentikan terjadi, setelah INKA memenangkan proses tender sesuai ketentuan yang berlaku.
Saat itu, Budi mengaku bahwa pihaknya telah mendapatkan uang muka, dan proses produksi bus pun tengah dilakukan. Meski demikian, Budi menegaskan jika kasus temuan korupsi itu terjadi pada perusahaan lain, yang juga ikut tender pengadaan bus TransJakarta dan bukan pada pihak INKA.
Apalagi, bus produksi INKA diyakini sudah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya. "Itu betul-betul produksi INKA, bukan bus China. Kita bikin sendiri kok," kata Budi.
Meski sudah meminta rekomendasi BPK untuk mengakhiri ketidakjelasan proses pengadaan bus TransJakarta itu, Budi mengaku bahwa pihaknya hanya diberi dua pilihan. Yakni, untuk mengembalikan uang muka, atau melanjutkan proses pengiriman bus.
Budi menegaskan bahwa hingga hari ini pihak INKA masih membutuhkan kepastian mengenai hal tersebut. Sebab, bus-bus yang diproduksi INKA pun akhirnya harus mangkrak, sementara pihaknya tetap harus terus membayar untuk biaya parkir kendaraan yang tentunya sangat merugikan bagi keuangan perusahaan.
"Jadi ini sedang Proses. Kita minta rekomendasi BPK, apakah dikembalikan DP-nya, atau kalau iya, ya kirim busnya," kata Budi.
Budi tidak ingin menyalahkan siapa pun yang menyebabkan proyek ini menjadi mandek. "Ini kan jadi korban juga. Ini sensitif, kalau soal salahkan siapa, saya enggak tahu. Kalau kita enggak mau (disalahkan), ya kita rugi kok," ujarnya.
