- Eko Priliawito
VIVA – Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi sedang memilah potensi pajak daerah yang bisa dimaksimalkan. Sejalan dengan itu, ada juga upaya peningkatan lapangan pekerjaan untuk organisasi kedaerahan.
"Ini kan upaya untuk mewujudkan 150 ribu lapangan kerja, organisasi kedaerahan kita bina melalui pemanfaatan SDM (Sumber Daya Manusia),” kata Rahmat, Selasa, 5 November 2019.
Rahmat mengaku, pernyataan soal adanya perlindungan premanisme di Kota Bekasi tentunya akan mengganggu iklim investasi yang ada. Dia meluruskan bahwa nantinya pemberdayaan organisasi kedaerahan akan dibina melalui sebuah badan hukum.
"Ini jelas mengganggu, jadi bukan kita mendukung premanisme. Yang bisa dilakukan pemerintah adalah memberdayakan, membina dengan sebuah aturan. Aturan tersebut harus dipatuhi kalau mau terlibat membangun kota," ujarnya.
Justru, kata dia, upaya tersebut merupakan langkah pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Meskipun dari sektor nonformal.
"Upaya kami itu justru memberikan jalan agar tidak ada upaya premanisme, dengan membuka lapangan kerja nonformal. Tapi dengan aturan yang berlaku," jelasnya.
Rencananya, kata Rahmat, retribusi parkir minimarket itu nantinya masuk ke kas Pemkot Bekasi. Seluruh uang yang masuk akan disetor ke kas daerah. “Tidak keluar merek ormasnya. Tapi keluar nama pengusahanya,” jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, video permintaan organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk mengelola parkir di seluruh minimarket di Kota Bekasi ramai di media sosial. Dalam video berdurasi tujuh menit itu ormas meminta pihak pengelola memberikan pengelolaannya kepada mereka.
Bukan itu saja, video yang diunggah pada saat unjuk rasa pada 23 September 2019 di depan SPBU Rawalumbu Kota Bekasi, terkesan mendesak pihak pengelola untuk bisa bekerja sama menarik parkir di tiap-tiap minimarket.
Video itu menceritakan pihak ormas meminta kepada pengusaha minimarket untuk memberikan lahan parkirnya dikelola oleh ormas. Masih di video itu juga sejumlah pejabat pemerintah Kota Bekasi bersama pengelola dan pihak kepolisian menemui para pengunjuk rasa.
Di situ, perwakilan Pemerintah Kota Bekasi mengamini permintaan para ormas untuk mengelola parkir. Hanya saja semua itu diserahkan ke pihak pengelola. Di tengah keramaian pengunjuk rasa, pihak pengelola tampak gugup dan hanya bisa pasrah mengatakan tetap ingin bekerja sama. (ase)
