DPRD Depok Sahkan Raperda Wajib Miliki Garasi Mobil

Sidang paripurna DPRD Depok
Sumber :
  • VIVAnews/Zahrul Darmawan

VIVA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok, akhirnya mengesahkan empat Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda baru. Salah satu isinya, mengatur soal kewajiban memiliki garasi mobil.  

img_title Malam-malam Ratusan Kades Datangi Polres Pati, Desak Polisi Usut Kematian Kades Sukoharjo

"Iya, kita sudah mengesahkan empat Raperda dan Rancangan Peraturan DPRD Depok. Setelah disahkan, akan dibahas di Pansus (panitia khusus). Itu pun sudah kita bentuk tiga pansus," kata Wakil Ketua DPRD Depok, Yeti Wulandari, Kamis 9 Januari 2020

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Adapun empat Raperda yang disahkan itu yakni, Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Pajak dan Retribusi RSUD, serta Raperda Perhubungan yang di dalamnya mengatur soal kewajiban warga Depok memiliki garasi mobil pribadi. 

img_title Jadi Rujukan Transportasi Ramah Lingkungan, Transjakarta Bantu Payakumbuh Siapkan Angkutan Listrik

Khusus tentang garasi mobil, Yeti mendesak, sebelum hal itu diterapkan, Dinas Perhubungan (Dishub) Depok wajib memberikan fasilitas transportasi yang layak kepada masyarakat. Sebab, ia menilai, mobilisasi masyarakat di Kota Depok cukup tinggi, sehingga memiliki kendaraan pribadi untuk menunjang aktivitas.

"Saya lihat, ini bukan melulu ditutut tidak boleh memiliki lebih satu armada. Tetapi, juga mengoreksi kepada pemerintah daerah sendiri, apakah pemda sudah menunjang fasilitas-fasilitas transportasi umum yang benar-benar layak, aman, dan bisa dirasakan masyarakat," ujarnya

img_title Beri Efek Jera, Denda Pengelola Parkir Liar di Jakarta Diusulkan Jadi Rp 500 Juta

Nantinya setelah disahkan, perda itu akan dibahas oleh pansus untuk dievaluasi. Lalu, akan diterbitkan Peraturan Wali Kota Depok. Yeti berharap, hal itu dibarengi oleh penyedian sarana terkait penunjang mobilitas masyarakat dalam hal pengadaan dan pelayanan transportasi umum.

"Karena, kita tidak bicara transportasi umum dari satu sisi saja. Tetapi, kita harus melihat aspek transportasi umum yang layak bagi pelajar perempuan, disabilitas, anak-anak," jelas politisi Gerindra itu

Sementara itu, Kepala Dishub Kota Depok, Dadang Wihana mengatakan, terkait dengan hal itu pihaknya akan segera menyusun sosialisasi seperti apa ke masyarakat tentang penerapan peraturan daerah tersebut.

"Setelah ditetapkan, kita susun seperti apa sosialisasinya. Kita targetkan dua tahun bisa diimplementasi, dan kita juga menunggu hasil evaluasi dari provinsi nanti dikabarkan soal perwal (peraturan wali kota) yang akan disusun," katanya

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Jurus Dishub

Senada dengan DPRD, Dadang menegaskan, pihaknya saat ini sedang berpikir keras untuk membenahi transportasi publik agar lebih baik lagi.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut