DPRD Depok Sahkan Raperda Wajib Miliki Garasi Mobil
- VIVAnews/Zahrul Darmawan
VIVA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok, akhirnya mengesahkan empat Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda baru. Salah satu isinya, mengatur soal kewajiban memiliki garasi mobil. Â
"Iya, kita sudah mengesahkan empat Raperda dan Rancangan Peraturan DPRD Depok. Setelah disahkan, akan dibahas di Pansus (panitia khusus). Itu pun sudah kita bentuk tiga pansus," kata Wakil Ketua DPRD Depok, Yeti Wulandari, Kamis 9 Januari 2020
Adapun empat Raperda yang disahkan itu yakni, Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Pajak dan Retribusi RSUD, serta Raperda Perhubungan yang di dalamnya mengatur soal kewajiban warga Depok memiliki garasi mobil pribadi.Â
Khusus tentang garasi mobil, Yeti mendesak, sebelum hal itu diterapkan, Dinas Perhubungan (Dishub) Depok wajib memberikan fasilitas transportasi yang layak kepada masyarakat. Sebab, ia menilai, mobilisasi masyarakat di Kota Depok cukup tinggi, sehingga memiliki kendaraan pribadi untuk menunjang aktivitas.
"Saya lihat, ini bukan melulu ditutut tidak boleh memiliki lebih satu armada. Tetapi, juga mengoreksi kepada pemerintah daerah sendiri, apakah pemda sudah menunjang fasilitas-fasilitas transportasi umum yang benar-benar layak, aman, dan bisa dirasakan masyarakat," ujarnya
Nantinya setelah disahkan, perda itu akan dibahas oleh pansus untuk dievaluasi. Lalu, akan diterbitkan Peraturan Wali Kota Depok. Yeti berharap, hal itu dibarengi oleh penyedian sarana terkait penunjang mobilitas masyarakat dalam hal pengadaan dan pelayanan transportasi umum.
"Karena, kita tidak bicara transportasi umum dari satu sisi saja. Tetapi, kita harus melihat aspek transportasi umum yang layak bagi pelajar perempuan, disabilitas, anak-anak," jelas politisi Gerindra itu
Sementara itu, Kepala Dishub Kota Depok, Dadang Wihana mengatakan, terkait dengan hal itu pihaknya akan segera menyusun sosialisasi seperti apa ke masyarakat tentang penerapan peraturan daerah tersebut.
"Setelah ditetapkan, kita susun seperti apa sosialisasinya. Kita targetkan dua tahun bisa diimplementasi, dan kita juga menunggu hasil evaluasi dari provinsi nanti dikabarkan soal perwal (peraturan wali kota) yang akan disusun," katanya
Jurus Dishub
Senada dengan DPRD, Dadang menegaskan, pihaknya saat ini sedang berpikir keras untuk membenahi transportasi publik agar lebih baik lagi.