- Syaefullah/VIVAnews
VIVA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, sangat menyayangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menebang 190 pohon yang berada di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat.
"Ini yang kadang saya heran. Apalagi sangat disayangkan karena pohon-pohon di Monas itu sudah besar-besar dan butuh puluhan tahun untuk Jakarta memiliki pohon seperti itu lagi," kata Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, 20 Januari 2020.
Menurut Prasetyo, aneh di saat dunia sedang berlomba-lomba melakukan penghijauan, justru Pemprov DKI menebang pohon yang jumlahnya hingga ratusan.
"Lagi pula yang saya tahu Monas itu cagar budaya, enggak boleh sembarangan revitalisasi. Makanya perlu ditinjau lagi konsep, kajian, dan rencana induknya seperti apa," katanya.
Untuk itu, dia akan meminta penjelasan, khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD terkait penebangan pohon tersebut.
"Kita mau lihat aturan dari cagar budaya itu seperti apa, kita mau tahu konsep besar dari revitalisasi Monas seperti apa. Saya akan minta Komisi D untuk memanggil SKPD terkait. Karena cagar budaya tadi, Monas tidak bisa sembarang diperlakukan untuk bangun ini itu," katanya.
Tentunya, Prasetyo menilai langkah Pemprov DKI melakukan penebangan itu malah memboroskan anggaran. Seharusnya uang rakyat itu untuk kepentingan rakyat.
"Kalau alasannya untuk penghijauan ke depannya, ini tidak menambah luas RTH (Ruang Terbuka Hijau) baru kok. Bukannya malah mubazir? Kalau saya bilang sih mubazir karena ini uang rakyat. Yang saat ini lagi takut-takutnya nih sama banjir. Kenapa anggaran segitu besar bukan buat penanganan banjir," katanya. (ase)
