Anies Copot Blessmiyanda karena Dugaan Selingkuh dan Pelecehan Seksual

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengikuti rapat virtual didampingi petugas lengkap dengan APD
Sumber :
  • Instagram Anies Baswedan

VIVA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menonaktifkan Kepala Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) DKI, Blessmiyanda. Penonaktifan jabatan tersebut dilakukan pada hari Jumat, 19 Maret 2021.

Heru Budi Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan Optimal Usai Cuti Lebaran

Alasan menonaktifkan itu menyusul diterimanya dua pengaduan, yaitu dugaan pelecehan seksual dan dugaan perselingkuhan oleh Blessmiyanda.

“Penonaktifan Kepala BPBJ ini kami lakukan untuk memastikan proses pemeriksaan dan penyelidikan dapat dijalankan Inspektorat Pemprov DKI Jakarta secara cepat, menyeluruh dan adil bagi semua pihak yang terlibat," kata Anies di Jakarta, Senin, 29 Maret 2021. 

Pemprov DKI Tiadakan CFD Besok karena Masih Cuti Lebaran

Anies menuturkan, azas praduga tak bersalah tentu tetap dijalankan. Namun, ia menegaskan perlu kejelasan bila dalam pemeriksaan ditemukan terjadi pelanggaran. Maka itu, kepada terlapor dan semua yang menutup-nutupi fakta selama proses pemeriksaan akan diberikan sanksi tegas sesuai peraturan berlaku.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas keberanian pelapor untuk mengungkapkan dugaan pelecehan seksual yang dialami. Dia bilang akan menjamin perlindungan terhadap diri pelapor.

Pemprov Jakarta Berangkatkan 12.170 Peserta dengan 279 Bus Mudik Gratis ke 19 Daerah

Pun, Anies mengatakan, tidak ada toleransi terhadap tindakan asusila di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Kata dia, keadilan akan ditegakkan terhadap setiap pelanggaran. Menurutnya, pemeriksaan akan dilakukan secara adil.

“Sikap kami di Pemprov DKI jelas bahwa kami tidak akan menolerir perbuatan-perbuatan asusila yang mencederai nilai-nilai dan integritas Pemprov DKI, dan juga melanggar sumpah jabatan untuk menjunjung tinggi martabat PNS," katanya.
 

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Prasetyo Edi Marsudi.

Ketua DPRD Minta Pemprov DKI Perbaiki Kualitas APBD, Singgung Permukiman Kumuh

Ketua DPRD DKI menilai RKPD tahun 2025 tidak fokus.

img_title
VIVA.co.id
25 April 2024