- VIVA / Foe Peace
VIVA – Mediasi yang dilakukan Polda Metro Jaya antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan dengan Direktur Lokataru Haris Azhar, dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti, berpotensi kembali batal.
Ini disebabkan salah satu pihak yang bermediasi tersebut, belum bisa memenuhi jadwal yang ditentukan karena ada urusan lain. Penyidik Polda Metro Jaya menjadwalkan agenda mediasi pada Senin, 15 November 2021,
Haris sendiri mengaku telah menerima undangan mediasi dari penyidik Polda Metro Jaya. Namun, dia menekankan tidak bisa hadir lantaran Fatia dijadwalkan akan pergi ke luar kota pada tanggal tersebut.
"Sudah (terima surat mediasi), kayaknya enggak bisa hadir. Soalnya sih Fatia nya lagi ke luar kota," kata dia, Sabtu 13 November 2021.
Sementara itu, kuasa hukum Fatia, Nelson Nikodemus Simamora mengonfirmasi bahwa kliennya berhalangan hadir, meski juga sudah menerima undangan mediasi. Sebab, diwaktu yang sama, harus keluar kota.
"Sepertinya akan ditunda karena kali ini pihak Fatia berhalangan hadir," katanya.
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memenuhi pemeriksaan di Polda Metro Jaya
- ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
Sementara itu, dari pihak Luhut, yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Juniver Girsang sebelumnya mengatakan bahwa kliennya akan hadir memenuhi undangan mediasi tersebut sesuai jadwal.
Sebagai informasi, proses mediasi ketiganya telah batal tiga kali. Pada proses mediasi pertama, pembatalan berasal dari pihak penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya yang memiliki agenda dadakan.
Adapun yang kedua, terlanjur batal karena yang berhalangan hadir adalah Haris Azhar. Sementara itu, jadwal mediasi ketiga batal dari pihak Luhut karena dirinya harus mendampingi Presiden Joko Widodo ke luar negeri.
Luhut Laporkan Haris dan Fatia
Luhut melaporkan Haris Azhar dan Fatia Maulida ke kepolisian karena merasa nama baiknya telah dicemarkan dan difitnah.
Luhut melaporkan keduanya lantaran unggahan video berjudul 'Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya' yang diunggah di akun YouTube Haris Azhar.
Video tersebut membahas laporan sejumlah organisasi, termasuk Kontras tentang bisnis para pejabat atau purnawirawan TNI, di balik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi wilayah Intan Jaya, Papua.
