- VIVA.co.id/ Syaefullah.
VIVA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mencari solusi yang terbaik soal kenaikan Upah Minimun Pekerja (UMP) di Ibu Kota pada tahun 2022. Sebab, masalah ini harus dirapatkan bersama dengan berbagai pihak.
"Prinsipnya UMP itu kami provinsi ingin sebaik mungkin, kalau semakin setinggi mungkin kan menandakan usaha baik, kesejahteraan meningkat," kata Riza Patria di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat, 19 November 2021.
Ilustrasi buruh saat aksi demo tolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja
- ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Memahami Kondisi Perusahaan
Dalam hal ini, Riza menyarankan kepada kaum buruh harus memahami juga terkait kondisi perusahaan. Jangan sampai UMP naik malah berdampak buruk maraknya pemutusan hubungan kerja atau PHK.
"Buruh juga harus memahami pihak pengusaha kalau setinggi mungkin pengusahanya nanti berat nanti malah jadi tutup malah jadi PHK," katanya.
Baca juga: Ditanya UMP DKI, Begini Jawaban Anies
Gejolak Sosial
Jika itu terjadi, menurutnya, yang akan repot adalah Pemprov DKI Jakarta karena terjadi gejolak sosial. Nantinya, terjadi banyak pengangguran dan lain sebagainya.
"Jadi kita harus menimbang semua kepentingan. Kepentingan Pemprov apa, persatuan kesatuan, kerukunan semua bisa bekerja dengan baik. Kepentingan pengusaha apa, usahanya bisa jalan bisa membantu buruh. Kepentingan buruh apa, ya bisa mendapat pekerjaan, penghasilan, sejahteran, menghidupi keluarga," ujarnya.
Dengan demikian, ia menambahkan bahwa setiap perusahaan ingin ada peningkatan. Begitu juga para kaum buruh ada peningkatan kesejahteraan pendapatannya setiap bulan.
Gaji Pekerja Bakal Dipotong 3 Persen Buat Tapera, Warganet: Terus Aja Peras Rakyat
Semenjak Jokowi mengumumkan soal ketentuan pemotongan gaji untuk simpanan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), gelombang protes ramai disuarakan masyarakat di media sosial
