- ANTARA FOTO/Rifki N
VIVA Metro – Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan Pemprov DKI akan merancang uji publik soal usulan pengaturan jam kerja untuk mengurangi kemacetan. Dalam Uji publik itu akan dilibatkan instansi pemerintah pusat dan daerah serta seluruh asosiasi.
"Kami harus melakukan uji publik dengan melibatkan semua asosiasi," kata Syafrin di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu 31 Agustus 2022.
Kendaraan bermotor terjebak kemacetan di Jalan KH. Abdullah Syafei, Jakarta
- ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Syafrin menambahkan, Dishub telah melakukan diskusi dengan melibatkan para pakar dan Kementerian Perhubungan. Dari diskusi tersebut disepakati uji coba pengaturan jam kerja bisa diterapkan karena dinilai positif untuk menekan kepadatan lalu lintas.
“Semua sepakat ini positif bisa dilakukan uji coba tetapi harus dilakukan uji publik” ujarnya
Menurut Safrin, Dishub harus berhati-hati dalam melakukan kajian karena terkait hal ini tidak hanya di level Pemerintah Provinsi DKI saja, melainkan juga melibatkan pemerintah pusat dan swasta.
Safrin mengaku, Dishub tidak ingin apabila peraturan jam kerja ini mulai berlaku akan berdampak pada pengguna angkutan umum. Padahal tujuan utama pengaturan jam masuk kantor itu adalah mengatur mobilitas agar lebih efisien, bukan mengatur distribusi kendaraan di jam tidak sibuk.
“Perlu diingat terkait ini perlu koordinasi dengan pusat, tidak serta merta hanya diambil DKI saja” katanya
Meski begitu, Syafrin belum merinci waktu pelaksanaan uji publik itu kapan.
Kemacetan di kawasan Semanggi, Jakarta
- ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Jumlah kendaraan bermotor terus naik setiap tahunnya
Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat jumlah kendaraan bermotor terus naik setiap tahun. Hingga 2020, jumlah kendaraan bermotor mencapai 20,2 juta unit. Hampir 80 persennya adalah sepeda motor atau 16,1 juta unit. Sisanya adalah mobil penumpang mencapai 3,36 juta unit dan truk 680 ribu unit.
Pengaturan jam kerja adalah upaya Pemprov DKI Jakarta untuk menekan angka kemacetan di Ibu Kota, selain kebijakan ganjil genap dan rekayasa lalu lintas. Pemprov DKI juga memberlakukan tarif integrasi tiga moda transportasi Rp 10.000 untuk mendorong peralihan pengguna kendaraan pribadi ke transportasi publik.
