PDIP Sindir Pejabat Pemprov DKI Akan Pakai Mobil Listrik: Tetap Menambah Kemacetan
- DPRD DKI Jakarta
VIVA Metro – Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, menyoroti pembelian 21 unit mobil listrik yang memakan dana Rp 800 juta per unitnya.
Mobil listrik tersebut bakal menggantikan mobil dinas jajaran Gubernur hingga Sekretaris Daerah DKI Jakarta.
Menurutnya, pembelian mobil listrik tersebut kurang tepat mengingat harga per unitnya yang begitu tinggi mencapai Rp 800 juta per unit. Dia juga beranggapan, mobil listrik bukan solusi untuk mengurangi polusi udara.
"Pemprov DKI membuat rencana mobil listrik menjadi mobil dinas. Mobil listrik bukanlah jawaban terhadap kemacetan atau polusi udara yang tepat," kata Gilbert dalam keterangannya, Rabu 22 Februari 2023.
Menurut Gilbert, masalah utama yang ada di DKI Jakarta adalah polusi dan kemacetan. Salah satu cara untuk menekan 2 hal tersebut adalah mengurangi jumlah kendaraan.
"Tetap saja mobil tersebut menambah jumlah pengguna jalan yang menambah kemacetan. Karena persoalan di Jakarta yang paling penting saat ini adalah kemacetan dan polusi yang hanya bisa selesai dengan mengurangi jumlah mobil di jalan," kata Gilbert.
"Jawaban paling tepat adalah tranportasi publik secara massal yang mampu mengangkut penumpang dalam jumlah banyak," sambungnya.
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta akan membeli 21 unit mobil listrik baru untuk dijadikan mobil kendaraan dinas jajaran gubernur hingga sekretaris daerah (sekda). Pembelian mobil listrik baru ini, dikarenakan mobil terdahulu sudah habis masa umurnya.
"Mobil yang dipakai SKPD hari ini itu eks dewan, sudah habis masa umurnya. Kurang lebih perencanaan (mobil listrik) kita 21 dulu," ujar Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Reza Pahlevi saat dihubungi, Selasa 21 Februari 2023.
Reza mengatakan, 21 unit mobil listrik baru itu bakal diprioritaskan untuk jajaran Gubernur, Sekda, Asisten Sekda, Inspektorat, Bappeda, dan beberapa jajaran kepala dinas.
"Karena anggarannya gede sekali. Hampir 800 juta (per unit). (Anggaran) Ini kan dibatasi dengan perkada, itu kan anggaran terbatas, tahun depan kita stop dulu pengadaan," kata Reza.
